Desain Nusantara Superblock di IKN.
Nasional

Sederet Pro-Kontra IKN, Ternyata Baru Selesai 15 Persen

  • "Kan sudah ada kewenangan semua ya lakuin dong, saya kesal aja lihatnya gitu lho," ujar Luhut dengan nada kesal kala Kepala Otorita IKN mundur.

Nasional

more
Muhammad Imam Hatami

JAKARTA - Presiden Joko Widodo membuat pernyataan mengejutkan berkaitan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Jokowi secara keseluruhan pembangunan IKN baru mencapai15% pada saat pelaksanaan upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2024.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN merupakan proyek jangka panjang yang tidak akan selesai dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Proyek besar ini masih membutuhkan banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

"Jadi jangan membayangkan kita Upacara 17 Agustus itu sudah jadi semuanya. Tidak seperti itu, banyak yang baru menurut saya. Paling nanti 17 Agustus itu dihitung semuanya secara keseluruhan mungkin ya 15 persen (jadi),” terang Jokowi, di Jakarta.

Untuk mendukung percepatan pembangunan IKN, Presiden telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres ini mengatur berbagai insentif bagi calon investor yang tertarik berinvestasi di proyek ini.

Dalam Perpres tersebut, terdapat beberapa insentif hak atas tanah yang ditawarkan, antara lain:
- Hak Guna Usaha (HGU): Investor diberikan HGU hingga 190 tahun, yang terdiri dari dua siklus, masing-masing selama 95 tahun.
- Hak Guna Bangunan (HGB): HGB diberikan hingga 160 tahun, dengan dua siklus masing-masing 80 tahun.
- Hak Pakai Bangunan: Investor juga dapat memperoleh hak pakai bangunan hingga 160 tahun, dengan dua siklus masing-masing 80 tahun.

Infrastruktur Pemerintah 100% dari APBN

Di awal rencana pembangunan IKN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengungkap anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 466,9 triliun. 

Presiden Joko Widodo menjelaskan pemerintah bertanggung jawab penuh atas pembangunan infrastruktur kritikal seperti gedung-gedung pemerintahan, Istana Presiden, dan Istana Wakil Presiden. 

Oleh karena itu, biaya pembangunan ini sepenuhnya ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau pemerintahkan kewajiban (pembangunannya) dari gedung-gedung pemerintahan Istana Presiden, Wakil Presiden. Dan oleh karena itu 100 persen dari APBN," terang Jokowi,(16/7).

Pada tanggal 21-22 September 2023 yang lalu, sejumlah investor swasta, melalui konsorsium yang terdiri dari Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinar Mas, Pulau Intan, Djarum, BCA Group, Wings Group, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra Group, telah melakukan groundbreaking tahap 1 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN), total investasi yang diumumkan mencapai Rp23 triliun. 

Proyek ini meliputi pembangunan mal, hotel, perkantoran, serta ruang terbuka hijau untuk mendukung infrastruktur dan fasilitas kota.

Konflik Adat Runyam, Kepala Otorita Mundur

Pada awal Maret 2024, Otorita IKN mengirimkan surat pemberitahuan kepada penduduk Desa Pamaluan. Surat bernomor 179/DPP/OIKN/III/2024, tersebut memberi tenggat waktu tujuh hari bagi warga untuk membongkar bangunan mereka. Alasannya, struktur tersebut dianggap tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan rencana tata ruang IKN.

Langkah ini memicu keresahan di kalangan masyarakat adat, terutama komunitas Balik Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Mereka khawatir akan kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni secara turun-temurun.

Terdapat 51 komunitas adat dengan total populasi mencapai 20.000 jiwa di wilayah Kabupaten PPU dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang terdampak proyek ini. Khusus untuk komunitas Balik Sepaku, wilayah adat mereka seluas 40.087,61 hektar kini masuk dalam zona pengembangan IKN.

Pada tanggal 3 Juni 2024, publik dikejutkan dengan pengumuman pengunduran diri secara tiba-tiba  Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe.

Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, mengingat peran kunci mereka dalam pengelolaan dan pengembangan proyek strategis IKN. 

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, secara terpisah meyamapaikn keputusan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe untuk mundur terkait dengan pertimbangan aspek leadership, dalam pertanyaannya Luhut tampak tak bisa menahan kekesalannya pada Bambang dan Dhony.

"Itu menyangkut leadership aja, saya enggak bisa bicara aib orang lah, kan sudah ada kewenangan semua ya lakuin dong, saya kesal aja lihatnya gitu lho," terang Luhut di Jakarta sehari setelahnya (4/6).

Meski demikian hingga saat ini tak diketahui penyebab pengunduran diri kepala otorita IKN tersebut.