Sederet Upaya Wijaya Karya Poles Kinerja Keuangan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2024 tentang penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

PP yang ditetapkan pada 28 Maret 2024 itu menyetujui suntikan PMN kepada WIKA senilai Rp6 triliun. Penetapan tersebut mempertimbangkan fungsi PMN untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha WIKA dalam rangka penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) melalui penerbitan saham baru guna mempertahankan komposisi kepemilikan saham negara pada WIKA.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp 6 triliun," dikutip dari Pasal 2 ayat (1) PP 15/2024, Senin (1/4).

Pemberian PMN itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2024.

Sebagaimana diketahui, Wijaya Karya sedang dalam proses menyelesaikan 41 proyek PSN. Terdiri atas 37 PSN dan 4 proyek IKN.

Baca Juga: Lampu Hijau Wijaya Karya Dapat PMN Lewat Rights Issue

Upaya Restrukturisasi

Selain penambahan modal lewat skema PMN, upaya penyehatan keuangan WIKA juga ditempuh lewat restrukturisasi kredit. Pada Januari lalu, bersama 11 lembaga keuangan telah menyetujui perjanjian restrukturisasi utama atau Master Restructuring Agreement (MRA) dengan nilai kewajiban yang belum diselesaikan sebesar Rp24,20 triliun.

Berdasarkan keterangan resmi jumlah kesepakatan MRA yang mencapai nominal Rp24,20 triliun setara dengan 87,1% dari total utang WIKA yang direstrukturisasi per tanggal 23 Januari 2024.

Selain itu, WIKA telah mendapatkan persetujuan untuk Penambahan Modal melalui pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau rights issue, yang disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 12 Januari 2024. 

BUMN Karya ini juga telah mengambil langkah untuk memperbaiki portofolio orderbook, di mana saat ini, 93% dari proyek yang sedang dikerjakan oleh WIKA menggunakan mekanisme pembayaran progres bulanan sehingga proyek-proyek tersebut dapat beroperasi secara mandiri. 

Persentase ini mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan tahun 2016, di mana hanya 40% dari total portofolio WIKA yang menggunakan mekanisme tersebut. Selain itu, langkah-langkah penguatan dalam Tata Kelola dan Manajemen Risiko telah diwujudkan melalui tiga program yang berhasil direalisasikan pada tahun 2023. 

Hal tersebut mencakup pemuktahiran sistem Enterprise Resource Planning (ERP) secara menyeluruh baik di proyek dengan mekanisme Kerjasama Operasi (KSO) maupun non-KSO, penerapan prinsip "four eyes principles," dan aktivasi Digital Control Tower (DCT) sebagai fasilitas pemantauan kinerja perusahaan secara real-time. 

Dalam hal ini, WIKA telah mengintegrasikan aplikasi untuk mengumpulkan data sehingga keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan akurat. Di sisi lain, strategi percepatan penagihan piutang bermasalah juga telah membuahkan hasil dengan pembentukan Divisi Asset Management yang langsung melapor kepada Direksi. 

Strategi ini terbukti berhasil menurunkan nilai piutang bermasalah sebesar 21% hingga September 2023 dibandingkan dengan Desember 2022. Agung BW menyatakan bahwa pencapaian berbagai program ini menunjukkan bahwa metode penyehatan merupakan bagian integral dari transformasi yang sedang berlangsung, dan diyakini dapat membawa WIKA kembali ke jalur kinerja yang positif dan berkelanjutan.