Segera, Batas Akhir Pemadanan NIK dan NPWP Hingga 30 Juni 2024

JAKARTA - Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) mengatur kewajiban pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nantinya mulai 1 Juli 2024, NIK akan diimplementasikan secara penuh sebagai NPWP orang pribadi penduduk, dan NPWP 16 digit bagi wajib pajak (WP) orang pribadi bukan penduduk, badan, dan instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat sampai dengan 31 Maret 2024 lalu ada 67,46 juta NIK yang sudah dipadankan dengan NPWP, dari total 72,17 juta wajib pajak orang pribadi.

• Mantap! Moladin Kini Punya Pembiayaan untuk UMKM
• Harga Emas 19 Juni 2024, Naik Rp7.000 jadi Rp1.349.000 per Gram
• Bank Kian Aktif Salurkan Kredit di Fintech Lending, Outstanding Melejit 47,9 Persen

Sehingga masyarakat perlu melakukan pemadanan untuk kedua identitas tersebut hingga 30 Juni 2024. Berikut cara wajib pajak dapat melakukan pemadanan atau validasi secara mandiri melalui laman pajak.go.id :

1. Buka situs pajak.go.id.
2. Klik menu Login di pojok kanan atas
3. Masukkan 15 digit NPWP, gunakan kata sandi yang sesuai, dan masukkan kode keamanan
4. Buka menu Profil, masukkan NIK sesuai KTP, cek validitas NIK, dan klik menu Ubah Profil
5. Tekan tombol Logout, kemudian coba kembali Login menggunakan NIK dengan kata sandi yang sama dengan sebelumnya

Adapun, fungsi kedua, NPWP digunakan sebagai syarat dalam mengurus restitusi pajak. Restitusi pajak sendiri adalah kondisi saat wajib pajak kelebihan dalam membayar pajak dan ingin menarik kelebihan tersebut.

Fungsi terakhir yaitu keberadaan NPWP dapat mempengaruhi besaran pajak pada wajib pajak. Mereka yang tidak punya NPWP akan dikenai pajak 20 persen lebih banyak daripada yang memiliki NPWP.  

Selain itu, NPWP berfungsi sebagai salah satu syarat saat seseorang meminjam uang ke bank. Dalam mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), keberadaan NPWP juga dibutuhkan.