Sekjen PDIP Sebut Intervensi Jokowi di MK Jadi Penyebab Kerusakan Pemilu 2024

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, sebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam proses Pemilu 2024.

Menurut Hasto adanya intervensi yang dilakukan Jokowi terkait putusan di Mahkamah Konstitusi (MK) selama Jokowi menjabat sebagai presiden. Menurutnya, campur tangan Jokowi telah menyebabkan berbagai masalah dalam proses pemilu, dari hulu hingga hilir.

“Ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi sehingga bisa diintervensi,” kata Hasto dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024.

Baca Juga: Gugat Ke MK, Tim AMIN minta Pemilu Ulang Tanpa Gibran

Di samping itu, Hasto juga menyebut upaya penyalahgunaan kekuasaan Jokowi juga ditujukan kepada partai politik pengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Pasangan calon nomor urut 3 tersebut didukung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

“Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar-Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar-Mahfud, partai politik, semua dikecil-kecilkan,” paparnya.

Hasto mengatakan, Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Andi Widjayanto, sebelumnya telah memprediksi torehan rendah partai pengusung Ganjar-Mahfud. Prediksi ini disampaikan sebelum dimulainya proses kampanye setelah pertemuan dengan Jokowi.

“Itu disampaikan oleh Saudara Andi Widjajanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi, jauh sebelum kampanye pemilu presiden dijalankan. Bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power Presiden. Tetapi juga PDI pun akan diturunkan kursinya,” tukas dia.

Baca Juga: Anies-Muhaimin Ajukan Gugatan PHPU Pilpres 2024 ke MK

Sementara, berdasarkan hasil rekapitulasi yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu malam, 20 Maret 2024, PDIP meraih 25.387.279 suara (16,72%), PPP 5.878.777 suara (3,87%), Perindo 1.955.154 suara (1,28%), dan Hanura 1.094.588 suara (0,72%).

Dari hasil tersebut, tiga partai politik pendukung Ganjar-Mahfud tidak lolos ke parlemen karena perolehan suaranya di bawah ambang batas 4%. Sedangkan, Jokowi masih tercatat sebagai kader PDIP, meskipun dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Meski demikian, hingga saat ini, PDIP belum mengambil tindakan apa pun terhadap kadernya itu.

“Sanksi terbesar adalah dari rakyat dan itu waktunya gak bisa detik ini hari ini, akan ditentukan oleh waktu. Apakah seseorang akan benar-benar membuat legacy bagi kepentingan bangsa dan negara,” ujar Hasto. 

Dugaan intervensi Jokowi pada MK yang disampaikan Hasto terkait dengan putusan yang mengubah persyaratan batas usia minimal bagi calon presiden dan wakil presiden. Beberapa hari menjelang berakhirnya tahap pendaftaran capres cawapres, MK mengubah persyaratan dari usia minimal 40 tahun menjadi 40 tahun atau pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih melalui Pilkada.

Baca Juga: Hasil Resmi Pilpres 2024, Prabowo-Gibran Menang Telak

Putusan terbaru tersebut membuka peluang bagi Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi yang menjabat sebagai Wali Kota Solo, untuk maju sebagai calon wakil presiden. Pada saat pendaftaran, saat itu Gibran baru berusia 36 tahun.

Sementara, dilansir dari Reuters, setelah menjabat dua periode, Jokowi tidak dapat mengikuti pemilihan dan memberikan dukungan tidak langsung kepada Prabowo. Tetapi, para analis dan pejabat partai mengatakan, terlepas dari aliansi tidak resmi ini, Jokowi ingin mendiversifikasi basis dukungannya untuk mempertahankan kekuasaannya.

“Prabowo bukanlah sosok yang bisa Anda kendalikan dengan mudah,” kata Yohanes Sulaiman, associate professor di Universitas Achmad Yani. “Jokowi sedang berusaha memperpanjang kekuasaannya.”

“Tidak ada yang bisa menghentikan Prabowo untuk melakukan apapun yang dia inginkan,” tambahnya. “Jokowi ingin memastikan program-programnya selesai. Perlu diingat ini benturan kepentingan.”