Sektor Perumahan Paling Banyak, BPKN Terima 3.598 Pengaduan Konsumen

JAKARTA – Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, total pengaduan konsumen selama tiga tahun terakhir (2017-2020) mencapai 3.598 kasus.

Secara rinci, tren tersebut naik pada tiga tahun pertama, yakni 2017 sebanyak 281, 2018 sebanyak 580, dan paling tinggi pada tahun lalu sebanyak 1.518. Namun, pada 2020 pengaduran tercatat turun menjadi 1.220.

Ketua BPKN Rizal Edy Halim menjelaskan, pengaduan tersebut berasal dari berbagai sektor. Adapun paling tinggi terjadi di sektor perumahan, yakni 68,79% atau sebanyak 2.475. Diikuti oleh jasa keuangan 11,87% sebanyak 427.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Dalam kasus industri keuangan, Rizal menyoroti klasifikasi pengaduan sejak awal 2020 hingga saat ini. Terdapat 56 kasus berasal dari non bank, investasi sebanyak 55, perbankan ada 39, dan asuransi sebanyak 29. Sementara itu, 10 pengaduan masuk dari uang digital, dan dua lainnya dari Pegadaian.

Sementara itu, e-commerce menempati sektor ketiga, yakni sebanyak 314 atau 8,73%. “Banyak kasus pengaduan muncul seiring dengan penggunaan internet yang cukup tinggi,” ungkap Rizal dalam forum diskusi daring, Selasa, 8 Desember 2020.

Ia menyampaikan, penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7% pada 2019. Jumlah tersebut kurang lebih ada 197,71 juta jiwa dari total penduduk 266,91 juta jiwa.

Pengaduan konsumen terkait e-commerce pun beragam. Paling tinggi adalah refund sebanyak 191, lalu 42 terkait pishing, dan 9 pengaduan pembelian barang. Selain itu, ada enam kasus voucer, dua cashback, dua garansi, dan satu tixpoin.

Kemudian, pengaduan lain datang dari sektor jasa telekomunikasi, yakni 2,17% sebanyak 78. Selanjutnya jasa transportasi 1,2% sebanyak 42, barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor 0,81% atau 29, serta listrik dan gas rumah tangga sebanyak 28 atau 0,78%. Adapun sektor obat dan makanan sebesar 0,11% sebanyak 4, dan layanan kesehatan 0,42% sebanyak 15.

Literasi dan Inklusi Keuangan Rendah

Banyaknya pengaduan ini, kata Rizal, menunjukkan bahwa pemahaman konsumen di sektor keuangan belum maksimal. Hal ini dibuktikan oleh indeks literasi dan inklusi keuangan di Indonesia yang masih terbilang rendah.

Kendati menunjukkan perbaikan, hasil survei tiga tahunan (2016-2020) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pengetahuan ini belum menjangkau separuh masyarakat Indonesia.

Dari sisi literasi, perkembangan yang terjadi relatif meningkat. Menurut sektor jasa keuangan, perbankan menempati urutan paling tinggi, yakni tumbuh menjadi 36,12% dibandingkan 28,9% pada 2016.

Kemudian, diikuti oleh sektor asuransi dari 15,8% menjadi 19,4%, dan sektor pegadaian sebesar 17,81% atau naik tipis dari 17,8%. Selanjutnya, urutan keempat ada sektor dana pensiun yang tumbuh menjadi 14,13% dari 10,9%.

Diikuti oleh sektor pasar modal sebesar 4,92% dari 4,4%. Terakhir, lembaga keuangan mikro masih tumbuh rendah, yakni 0,85%.

Di samping literasi keuangan,  meski mencatat tren kenaikan, rata-rata indeks inklusi keuangan di Indonesia masih di bawah 50%.

Dalam hal ini, perbankan masih tumbuh paling tinggi mencapai 73,88%. Kenaikan ini lebih baik dibandingkan 2016 sebesar 63,6%. Sementara itu, inklusi keuangan di lembaga pembiayaan mengungguli sektor asuransi, yakni 14,56% atau naik dari 11,8%.

Inklusi keuangan asuransi sendiri mengalami pertumbuhan meski tipis, dari 12,1% menjadi 13,15% pada tahun ini. Selanjutnya, ada pegadaian sebesar 12,38% atau naik dari 10,5%, dan dana pensiun yang naik dari 4,7% menjadi 6,18%.

Pasar modal dan lembaga keuangan mikro masih menjadi yang terendah untuk indeks inklusi keuangan, yakni masing-masing 1,55% dan 0,72%.

Indeks inklusi keuangan tersebut masih rendah di wilayah Asia Tenggara. Apabila dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia, kedua negara ini memiliki indeks inklusi keuangan masing-masing 82% dan 85%.