Lima Bulan, Dana PEN 2021 Baru Terserap Rp183,98 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga saat ini dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 telah terserap Rp183,98 triliun dari pagu sebesar Rp699,43 triliun. Ini berarti selama lima bulan baru 26,3% dana telah cair.

Sri Mulyani menyebut dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu efektif mencegah 5 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan sejak tahun lalu.

“Dana PEN menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan,” ujar Bendahara Negara dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa, 25 Mei 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Itung-itungan Sri Mulyani itu berasal dari proyeksi tingkat kemiskinan Bank Dunia terhadap Indonesia sebesar 11,8% pada 2020. Nyatanya, tingkat kemiskinan Indonesia lebih rendah dari proyeksi tersebut, yakni 10,19% pada 2020.

Efektif menopang perekonomian masyarakat berpendapatan rendah, Sri Mulyani menyebut realisasi PEN bakal dikebut pada tiga kuartal berikutnya di tahun ini.

Realisasi pos kesehatan diketahui masih jadi yang terlambat, yakni Rp31,64 triliun atau 18,3% dari pagu sebesar Rp172,84 triliun. Kemudian pos perlindungan sosial sudah terserap Rp57,40 triliun atau 39% dari pagu sebesar Rp148,27 triliun.

Sementara itu program dukungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan korporasi sudah terserap Rp42,23 triliun atau 22% dari pagu sebesar Rp193,74 triliun.

Dana pos insentif usaha menjadi pos PEN yang sudah terealisasi paling cepat. Dana insentif usaha sudah cair Rp29,51 triliun atau 52% dari pagu sebesar Rp56,73 triliun.

DPR Dorong Stimulus di Daerah Cepat Cair

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Wartiah mengungkapkan Pemerintah Daerah (Pemda) mesti segera memakai dana stimulus PEN yang sudah dianggarkan pemerintah.

Menurut Wartiah, penyaluran dana PEN yang tersendat berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak merata.

“Bagaimana tanggapan dari pihak pemerintah, karena sejauh ini masalah ini terus berulang tidak berbeda dengan waktu sebelum pandemi,” kata Wartiah dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa, 25 Mei 2021.

Selain pencairan PEN, Wartiah juga menyentil Pemda yang masih enggan membelanjakan dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Menurut data Kemenkeu, terdapat Rp194,5 triliun simpanan Pemda di perbankan hingga akhir April 2021.

Selain lambat, porsi belanja Pemda disebut Wartiah tidak optimal mengungkit perekonomian. Pasalnya, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) mengungkap 53% anggaran dibelanjakan untuk belanja pegawai.

“Kementerian Keuangan dan pemda harus segera mengambil langkah yang perlu dilakukan, karena daerah yang belanja pegawainya tinggi sebagian adalah daerah pemekaran baru. Apakah nantinya perlu ada bentuk insentif atau sanksi yang perlu diterapkan untuk merubah postur belanja pegawai yang gemuk di daerah,” ungkap Wartiah.