Sempat Susut, Jumlah Pinjol Ilegal yang Diblokir Kembali Melonjak

JAKARTA - Jumlah platform pinjaman online (pinjol) ilegal yang diblokir oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali melonjak pada 2023 setelah pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penyusutan hingga 2022.

Menurut data OJK, hingga 3 Agustus 2023, tercatat ada 1.018 entitas pinjol ilegal yang diblokir oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Digital Ilegal. Secara year-to-date (ytd), jumlah tersebut melonjak 45% dari 698 entitas yang tercatat pada keseluruhan tahun 2022.

Sejak 2020 hingga 2022, jumlah pinjol ilegal yang diblokir oleh OJK mengalami penurunan setelah mencapai angka tertingginya pada 2019.

Pada tahun 2018, jumlah pinjol ilegal yang diblokir mencapai 404 entitas, yang mana angkanya meningkat signifikan 269% secara year-on-year (yoy) ke 1.493 pada tahun 2019.

Kemudian, pada tahun 2020, jumlah pemblokiran menurun 31,2% yoy menjadi 1.026 entitas dan menyusut lagi 20% yoy menjadi 811 pada 2021 sebelum turun lagi 13% yoy ke 698 entitas pada 2022.

• Bikin Panjang Umur, Begini 6 Cara Tingkatkan Kesehatan Mental
• Sejarah Misi Apollo: Deretan Manusia yang Pernah ke Bulan
• Bitcoin Berpotensi Turun ke Kisaran US$20.000, Kesempatan Beli di Harga Diskon

Pemblokiran Investasi Ilegal

Sementara jumlah pinjol ilegal yang diblokir kembali naik sepanjang 2023 berjalan, jumlah investasi ilegal yang diberhentikan aktivitasnya mengalami penurunan secara ytd.

Per-3 Agustus 2023, tercatat ada 16 entitas investasi ilegal yang diblokir pada tahun ini, angkanya menurun 84% ytd dari 106 yang tercatat pada 2022.

Jumlah investasi ilegal yang diblokir oleh Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Digital Ilegal pada 2022 mengalami kenaikan 8,1% yoy dari 98 pada 2021.

Jumlah investasi ilegal yang diblokir sempat mencapai puncak tertingginya pada 2019, yakni mencapai 442 entitas.

• Ada di Indonesia, Ketahui Apa Itu Bulan Hantu yang Terjadi di Agustus 2023
• Urai Kemacetan Kota Solo, Gibran Puji Sistem ITCS Karya Digital Nusa (TRON)
• 9 Hal yang Dilakukan Orang-Orang dengan ‘Frugal Living’

UU P2SK Perkuat Pemberantasan Pinjol dan Investasi Ilegal

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK  Friderica Widyasari Dewi membenarkan bahwa selama ini pinjol-pinjol ilegal masih terus bermunculan karena belum ada sanksi yang memberatkan.

Wanita yang akrab disapa Kiki ini mengatakan, walaupun Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Digital Ilegal terus melakukan penutupan platform, namun pelaku pinjol ilegal bisa dengan mudahnya membuat aplikasi dengan nama yang baru.

"Kita sudah menutup 5.800 pinjol ilegal, ada yang sudah diproses tapi ada yang kemudian buka lagi karena sangat mudah untuk membuat aplikasi dan servernya di luar negeri," papar Kiki dalam webinar Melawan Kejahatan Keuangan Berbasis Digital yang diselenggarakan secara virtual, dikutip Selasa, 22 Agustus 2023.

Akan tetapi, dengan adanya UU P2SK, pemberantasan aktivitas keuangan digital seperti pinjol ilegal dapat lebih efektif karena adanya pengaturan soal sanksi yang memberatkan.

Sebelum adanya UU P2SK, keberadaan Satgas Waspada Investasi (SWI) saja dikatakan oleh Kiki tidak cukup untuk memberantas pinjol ilegal karena pada kenyataannya, para pelaku masih leluasa untuk menjalankan modus operandinya.

"Ada berita bagus dari UU P2SK bahwa pemberantasan aktivitas keuangan digital ilegal itu sudah ada sanksi pidananya, bisa terkena sanksi hingga Rp1 triliun atau penjara maksimal lima tahun," kata Kiki.