Serangan Ransomware Melonjak Dua Kali Lipat Sepanjang 2023

JAKARTA - Penyedia solusi keamanan siber global Fortinet baru-baru ini merilis hasil survei yang mengungkapkan bahwa Insiden ransomware meningkat dua kali lipat di seluruh Indonesia. 

Sebanyak 62% perusahaan melaporkan setidaknya peningkatan 2 kali lipat pada tahun 2023, dibandingkan tahun 2022. 

Selain ransomware, survei ini pun mengungkapkan bahwa phishing (pengelabuan) dan pencurian identitas adalah ancaman siber yang paling dominan di Indonesia, dengan 50% perusahaan menempatkannya sebagai ancaman utama.

• Deretan Rencana POJK Perbankan yang Akan Dibuat dalam Waktu Dekat
• Demi Keterbukaan Data Migas, Kementerian ESDM Luncurkan Portal Data Industri Ekstraktif
• 10 Raksasa Teknologi Kompak Dorong Ekosistem Digital Terbuka

Dikutip dari keterangan resmi, Research Vice President, IDC Asia-Pasifik Simon Piff mengatakan, pengamanan infrastruktur IT modern memerlukan komitmen berkelanjutan terhadap kewaspadaan, proaktif, dan kemampuan beradaptasi di tengah tantangan yang ditimbulkan oleh pekerjaan hybrid, AI, dan teknologi awan. 

“Integrasi alat-alat yang didukung AI, penilaian ulang staf, potensi outsourcing, dan peningkatan automasi muncul sebagai aspek penting yang disoroti oleh survei ini, yang menekankan pentingnya perusahaan untuk menerapkan automasi secara strategis,” ujarnya.

Survei ini mengeksplorasi berbagai aspek, termasuk praktik keamanan umum, frekuensi dan dampak serangan, waktu deteksi dan respons, kelengahan kewaspadaan, status, dan dampak automasi dalam alur kerja Operasi Keamanan (State of SecOps), dan tantangan terkait pengembangan keahlian dalam domain SecOps. 

Sementara itu, menurut hasil riset yang dirangkum dalam laporan Lanskap Ancaman Siber 2023 edisi keempat yang dirilis oleh Ensign InfoSecurity, ada tiga sektor yang paling rentan untuk dihantam serangan siber di Indonesia. Sektor pertama adalah pemerintahan. Kedua, sektor jasa keuangan, dan yang ketiga adalah sektor komersial. 

Berdasarkan penelusuran TrenAsia.com tercatat beberapa lembaga pemerintahan yang sempat terkena serangan ransomware hingga menyebabkan kebocoran data serta sistem yang down dan menyebabkan layanan terhambat. 

Diantaranya adalah kebocoran 1,3 miliar data SIM Card dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Data tersebut berisi nomor induk kependudukan (NIK), nomor ponsel, penyedia layanan telekomunikasi, dan tanggal registrasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sempat kebobolan ransomware menyebabkan 105 juta data masyarakat Indonesia bocor. 

Yang paling dekat, bulan Oktober lalu sejumlah layanan sistem informasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak dapat diakses akibat infiltirasi ransomware.