Sri Mulyani APBN Kita April 2023 (Tangkap layar Kemenkeu RI)
Nasional

Serapan Belanja Pemerintah April 2023 Tembus 25 Persen Senilai Rp765,8 Triliun

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara hingga April 2023 telah mencapai Rp765,8 triliun atau telah mencapai 25% dari target APBN tahun anggaran 2023 atau tumbuh 2% secara year on year (yoy).
Nasional
Debrinata Rizky

Debrinata Rizky

Author

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi belanja negara hingga April 2023 telah mencapai Rp765,8  triliun atau telah mencapai 25% dari target APBN tahun anggaran 2023 atau tumbuh 2% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran negara hingga Rp522,7 triliun. Realisasi itu terdiri dari belanja Kementerian atau Lembaga sebesar Rp257,7 triliun atau 25,7% dari APBN.

"Belanja negara tersebut terealisasi lewat belanja pemerintah pusat yang per 30 April 2023 mencapai Rp522,7 triliun. ," katanya dalam konpers APBN KiTA pada Senin, 22 Mei 2023.

Adapun Menkeu menyebut, dana tersebut digunakan untuk penyaluran bantuan BOS, penyaluran PKH dan Kartu JKN, bantuan bencana, pembangunan bendungan, pembangunan jaringan irigasi, pengadaan peralatan/mesin, pemeliharaan jalan dan operasional K/L.

Selain itu dalam belanja non K/L Rp265 triliun atau 21,3% dari APBN, utamanya digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun, pembayaran bunga utang, dan penyaluran subsidi.

Sedangkan belanja pemerintah pusat, pemerintah juga telah merealisasikan Rp243,1 triliun untuk transfer ke daerah. Ini telah mencakup 29,8% dari pagu dan naik 0,3%  dibandingkan penyaluran pada periode sama tahun sebelumnya.

Sampai dengan April 2023 pemerintah  telah membayarkan Rp58,1 triliun untuk pensiun yaitu tumbiuhb 5,1%. Dari sisi taspen Rp50,8 dan Asabri Rp7,3 triliun ini kenaikan 5,2%.

Subsidi yang kita bayarkan sebanyak Rp62 triliun baik itu untuk BBM yaitu 4,39 juta kl, LPG 3 kg sebanyak 2 juta MT, listrik bersubsidi utuk 39,2 juta pelanggan dan subsidi untuk uang muka perumahan 50,3 ribu rumah.

Sedangkan kompensasi baik untuk listrik maupun bbm telah dibayarakan Rp33,8 triliun ini adalah pembayaran sebagaian dana kompensasi yang sudah terjadi pada tahun sebelumnya, yaitu Rp24,5 triliun untuk pertamina, Rp0,3 triliun untuk PT AKR dan Rp9 triliun untuk kompensasi PLN.