Serikat Pekerja Pegadaian Tolak Holding Ultra Mikro Bareng BRI dan PNM

JAKARTA – Serikat pekerja PT Pegadaian (Persero) menyatakan sebagian besar karyawan di perusahaan ini menolak adanya penggabungan atau holding ultra mikro sebagaimana yang diwacanakan oleh pemerintah.

Sekjen SP Pegadaian Rosyid Hamidi mengklaim persentase angka karyawan yang menolak pembentukan holding ulta mikro mencapai jumlah 95%.

“Mungkin lebih dari 95 persen. Penolakannya merata di seluruh Indonesia. Kami menghitungnya dari video dan gambar foto yang dikirimkan dari seluruh cabang,” ujar Rosyid sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima TrenAsia.com Senin, 22 Februari 2021.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

Menurutnya, selama dua pekan terakhir hampir setiap cabang dan wilayah mengirimkan dokumentasi foto dan video penolakan holding.

Terakhir, karyawan di cabang Cikarang dan Blitar yang mengirimkan langsung dokumentasi aksi penolakan kepada dirinya.

Untuk itu, dia meminta manajemen dan pemerintah untuk tidak mengabaikan tuntutan karyawan. Pasalnya, jika terus menerus diabaikan, ada kekhawatiran bahwa karyawan akan mengekspresikan penolakan dengan cara-cara yang lebih militan.

“Aksi penolakan ini semestinya didengar dan diperhatikan pemerintah. Jika terus diabaikan, kami khawatir risikonya menjadi semakin besar,” katanya.

Sebagai informasi, karyawan Pegadaian di seluruh Indonesia, berjumlah 13.600 orang. Angka itu melengkapi jumlah 4.000-an outlet yang berada di wilayah Indonesia.

Holding Ulta Mikro

Adapun sebelumnya, pemerintah berencana membentuk holding yang terdiri dari PT Pegadaian (Persero), PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Direktur Utama Pegadaian Kuswiyoto dalam rapat bersama DPR mengatakan, dengan dibentuknya holding bersama BRI dan PNM, dia meyakini kinerja Pegadaian akan semakin baik. Di sisi lain, hal itu akan memudahkan bagi ketiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu untuk melakukan penyaluran bantuan.

• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
• Pemberdayaan Perempuan di Perusahaan Jepang Masih Alami Krisis Pada Tahun 2021

Menurutnya, meski dibentuk holding, namun hal itu tidak akan mengubah pola bisnis yang ada di Pegadaian maupun PNM.

“Bisnis kami tetap, yang disinergikan hanya bisnisnya. Intinya Pegadaian sangat oke dengan adanya holding ini dan memang beberapa karyawan kami belum ngeh aja (karena) kami belum sosialisasi. Ini untuk penyaluran PEN (pemulihan ekonomi nasional) dan bantuan lain. Jadi, kami menerima tugas dari pemerintah untuk penyaluran bantuan apapun. Data base, bigdata lagi akan kami bikin dan nanti ada kerja sama dengan BRI dan PNM (jadi) bisa lebih bagus lagi,” kata Kuswiyoto. (SKO)