Siap-Siap, PUPR Bangun Jalan Pertama di Calon Ibu Kota Negara

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera membangun jalan perdana di calon Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan pihaknya akan membangun jalan pertama di kawasan IKN setelah groundbreaking untuk akses kendaraan alat berat serta material.

“Untuk tahap pertama, jaringan jalan yang akan dibangun jalan kerja Lingkar Kawasan Inti dan jalan kerja Pelabuhan ITCI ke kawasan inti untuk logistik konstruksi seperti mobilisasi alat dan material. Itu yang pertama kali kita siapkan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, 26 April 2021.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Mengenai perkiraan biaya untuk pembangunan jaringan jalan di IKN, dirinya masih belum tahu persis angkanya karena saat ini masih dalam tahap Detail Engineering Design (DED).

“Pembangunannya akan dilakukan di lahan negara. Untuk perkiraan dana belum tahu, baru mau DED,” kata Hedy.

Terkait kapan dimulainya pembangunan jaringan jalan di ibu kota baru, Hedy menyatakan bahwa pembangunan jaringan jalan akan dimulai setelah groundbreaking.

“Pendanaan awal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lalu selanjutnya setelah badan otorita terbentuk, akan menggunakan dana dari investor,” katanya.

Setelah melakukan pengecekan rencana lokasi groundbreaking pembangunan IKN di Penajam Panser Utara, Kalimantan Timur, Dirjen Bina Marga juga mengatakan bahwa terdapat dua lokasi yang potensial untuk dijadikan tempat seremoni groundbreaking.

“Tadi sudah cek rencana lokasi groundbreaking IKN. Pertama di pertemuan Jalan Tol Lingkar Kawasan Inti dan jalan provinsi. Yang kedua di titik sekitar Istana Negara. Sedang didalami kira-kira mana yang cocok,” kata Hedy.

Dirinya menambahkan bahwa pelaksanaan groundbreaking IKN masih menunggu terbitnya Undang-Undang Ibu Kota Negara yang diperkirakan selesai pada bulan Agustus 2021.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan total anggaran pembangunan IKN pada tahun 2021 mencapai Rp1,7 triliun.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan anggaran tersebut terbagi ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) maupun non K/L. Mulai dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian Agraria dan Ruang (ATR).

“Belanja PUPR, Kemenhub, KLHK, ATR sebesar Rp800 miliar dan di dana belanja Project Development Fund (PDF) sebesar Rp900 miliar yang masuk ke non K/L,” ujar Menkeu saat konferensi pers daring APBN KITA di Jakarta. (SKO)