Siap-Siap, Sri Mulyani Gelontorkan Bansos 2023 hingga Rp470 Triliun Tahun Depan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah siap menggelontorkan Rp470 triliun untuk anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2023.

Bendahara Negara ini menjelaskan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi shock absorber Indonesia menghadapi gejolak ekonomi dan ketidakpastian global.

Sri menjelaskan pada 2022 pemerintah telah membelanjakan subsidi kompensasi sebesar lebih dari Rp500 triliun.

"Tahun 2023 bansos kami mencapai Rp470 triliun. Itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaring pengaman sosial, terutama kepada kelompok yang rentan," katanya dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu, 21 Desember 2022.

• Sebut Bisa Jadi Penyebab Krisis Keuangan Global, Bank Sentral India Minta Kripto Dilarang
• Turun Tipis Menjelang Natal, Berikut Daftar Harga Emas Antam Hari Ini
• Penambang Kripto Terbesar AS Crypto Core Scientific Ajukan Perlindungan Kebangkrutan

Adapun diperkirakan pada 2023 akan ada 7 bansos terbaru yang siap digelontorkan pemerintah, yaitu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), PIP Dikdasmen Kemendikbud Ristek. Kemudian, PIP Kementerian Agama, KIS PBI, BLT Dana Desa dan Prakerja. 

Dari sisi strategi fiskal, pemerintah akan melakukan dan menjaga fundamental sumber pertumbuhan ekonomi Tanah Air.  Sri Mulyani menyoroti aspek di dalam negeri yang bisa dipengaruhi, yakni konsumsi, investasi, peraturan, hingga insentif yang bisa meningkatkan level kompetitif ekspor Indonesia.

Di lain sisi, pemerintah juga perlu untuk memperhatikan kemampuan menarik investor, serta mengontrol pengeluaran belanja pemerintah yang lebih produktif.

Bahkan, hal ini diingatkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menegaskan bahwa banyak aset negara dalam berbagai bentuk yang menganggur. Banyak gedung yang dibangun pemerintah, tetapi tidak dipakai dan disewakan.

Menurutnya, banyak kementerian, lembaga, hingga BUMN membeli barang atau peralatan yang kemudian tidak dioperasionalkan dan malah ditumpuk di gudang.

"Dipikir saya tidak tahu, tahu. Ini harus dihentikan. Ini tidak produktif. Hal ini yang menyebabkan kita tidak produktif," ujar Jokowi.