Siapa yang Gaji Pasukan Perdamaian PBB dan Berapa Nominalnya?

JAKARTA – Pasukan perdamaian Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) belakangan ini mendapat perhatian setelah beberapa pemimpin negara meminta mereka untuk menengahi konflik yang sedang berlangsung. 

Menteri Pertahanan sekaligus presiden Indonesia terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini juga mengatakan siap mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Gaza. Setelah Hamas dan Israel sepakat untuk melakukan gencatan senjata.

PBB sebagai lembaga internasional memiliki wewenang untuk mengirimkan pasukan perdamaian guna menjaga stabilitas keamanan di berbagai negara. Namun, pengiriman pasukan tersebut memerlukan biaya yang tinggi dan perhitungan yang cermat.

Meski keputusan mengenai pembentukan, pemeliharaan, atau perluasan operasi pemeliharaan perdamaian diambil oleh Dewan Keamanan (DK), pendanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB merupakan tanggung jawab kolektif seluruh negara anggota PBB.

• Mengapa Nilai Pasar Pemain Inggris di Euro 2024 Sangat Mahal?
• Adu Kinerja 4 Emiten MNC Group Penghuni Papan Pemantauan Khusus
• Bisnis Tambang NU Dinilai Rintangi Transisi Energi

Setiap negara anggota  secara hukum diwajibkan untuk membayar bagian mereka masing-masing dalam pemeliharaan perdamaian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Piagam PBB.

Majelis Umum membagi biaya pemeliharaan perdamaian berdasarkan skala penilaian khusus yang ditetapkan oleh Negara-negara anggota melalui formula kompleks.

Formula ini mempertimbangkan, antara lain, kekayaan ekonomi relatif negara-negara anggota, di mana lima anggota tetap Dewan Keamanan harus membayar bagian yang lebih besar karena tanggung jawab khusus mereka dalam memelihara perdamaian dan keamanan internasional.

Majelis Umum menegaskan kembali prinsip-prinsip ini dan prinsip-prinsip umum lainnya yang mendasari pendanaan operasi pemeliharaan perdamaian dalam resolusi A/RES/55/235 (23 Desember 2000).

Lantas, siapa yang menggaji pasukan perdamaian PBB dan berapa jumlahnya?

Siapa yang Gaji dan Berapa?

Dilansir dari laman resmi PBB, proposal anggaran untuk operasi perdamaian harus mendapatkan persetujuan dan mandat dari Dewan Keamanan PBB.

Proposal tersebut mencakup perhitungan biaya operasional seperti transportasi, logistik, dan gaji untuk staf yang terlibat.

Setiap operasi perdamaian harus menyertakan laporan penggunaan sumber daya. Laporan ini juga harus dipertimbangkan dan disetujui oleh Majelis Umum PBB.

Menurut laporan, total anggaran yang disetujui untuk operasi Penjaga Perdamaian PBB pada tahun fiskal 1 Juli 2021 - 30 Juni 2022 adalah US$6,38 miliar. Jumlah ini digunakan untuk membiayai 10 dari 12 misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Termasuk anggaran likuidasi untuk Operasi Hybrid PBB-Uni Afrika di Darfur (UNAMID), mendukung logistik untuk Misi Uni Afrika di Somalia (AMISOM), serta menyediakan dukungan, teknologi, dan logistik untuk semua operasi perdamaian melalui pusat layanan global di Brindisi (Italia) dan pusat layanan regional di Entebbe (Uganda).

Dua misi pemeliharaan perdamaian lainnya, yaitu Organisasi Pengawas Gencatan Senjata PBB (UNTSO) dan Kelompok Pengamat Militer PBB di India dan Pakistan (UNMOGIP), dibiayai melalui anggaran reguler PBB.

Sebagai perbandingan, jumlah ini kurang dari setengah persen pengeluaran militer dunia yang diperkirakan sebesar US$1.981 miliar pada tahun 2020.

Anggaran tahun 2021-2022 ini menunjukkan penurunan rata-rata sebesar 2,1% dari anggaran yang disetujui untuk tahun 2020-2021.

Berikut adalah sepuluh besar penyedia kontribusi yang dinilai untuk operasi pemeliharaan perdamaian PBB untuk tahun 2020-2021:

Amerika Serikat (27,89%)

China (15,21%)

Jepang (8,56%)

Jerman (6,09%)

Inggris (5,79%)

Prancis (5,61%)

Italia (3,30%)

Rusia (3,04%)

Kanada (2,73%)

Korea Selatan (2,26%)

Banyak negara juga secara sukarela menyediakan sumber daya tambahan untuk mendukung upaya Pemeliharaan Perdamaian PBB. Kontribusi ini, yang tidak dapat diganti, berupa transportasi, perbekalan, personel, dan sumbangan finansial yang melebihi bagian biaya pemeliharaan perdamaian yang telah mereka tetapkan.

Gaji pasukan perdamaian ditentukan langsung atas keputusan dari laporan setiap tahunnya yang telah disetujui Majelis Umum PBB. Umumnya, gaji pasukan perdamaian ditentukan berdasarkan pangkat dan negara asal personel masing-masing.

Meskipun mereka menerima gaji dari pemerintah negara asal, PBB memberikan kompensasi sebesar US$1.428 per orang per bulan sejak 1 Juli 2019.

Selain gaji, PBB juga memberikan kompensasi kepada negara anggota untuk penggunaan perlengkapan militer selama misi perdamaian.

Penting untuk dicatat, pasukan perdamaian PBB terdiri dari sukarelawan dari berbagai negara anggota.

• Respons OJK Soal Isu Konflik BSI dan Muhammadiyah
• Vale Indonesia Rombak Pengurus, Anak Buah Luhut Jadi Presiden Komisaris
• BBCA dan BBRI Beda Nasib di Mata Asing, Cek Saham Mantap Hari Ini

Ini berarti mereka berasal dari berbagai latar belakang militer dan budaya, tetapi bersatu dengan tujuan bersama untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Melalui operasi perdamaian mereka, pasukan ini tidak hanya menjadi simbol harapan bagi negara-negara yang dilanda konflik, tetapi juga mewujudkan semangat solidaritas global dalam menjaga kemanusiaan.