Skandal Penggalangan Dana Goyang Pemerintahan Jepang

JAKARTA - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida bakal mengambil langkah-langkah untuk memulihkan kepercayaan pada pemerintahannya di tengah skandal penggalangan dana. Namun  dia menolak mengonfirmasi laporan media bahwa dia akan menggantikan empat menteri di kabinetnya.

Tuduhan atas dana yang tidak dilaporkan telah menjadi tantangan politik terbesar bagi Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa sejak merebut kembali kekuasaan pada tahun 2012, mengguncang fondasi pemerintahan saat ini. Kishida mengaku menyadari keseriusan situasi tersebut.

“Kami akan mempertimbangkan langkah-langkah yang tepat pada waktu yang tepat untuk memulihkan kepercayaan publik dan mencegah penundaan dalam politik nasional,” ujar Kishida, dilansir dari Reuters, Senin, 11 Desember 2023.

• Kilas Balik Praktik Politik Uang pada Pemilu 2019
• Raja Ampat dari Jawa Timur, Berikut 4 Rekomendasi Pantai Cantik di Pacitan
• Anak Usaha BREN Milik Prajogo Pangestu Siap Akuisisi PLTB Sidrap

Majalah Asahi melaporkan bahwa Kishida telah memutuskan untuk mengganti empat menteri dan 11 posisi menteri lainnya dalam kabinetnya karena skandal terkait dana yang diduga tidak dilaporkan yang telah memicu kemarahan publik.

Asahi melaporkan, Kepala Sekretaris Kabinet Hirokazu Matsuno, Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura, Menteri Dalam Negeri Junji Suzuki dan Menteri Pertanian Ichiro Miyashita termasuk di antara mereka yang akan diganti, yang juga termasuk deputi dan sekretaris parlemen.

Dalam pengarahan pada Senin, Matsuno, yang merupakan juru bicara pemerintah tertinggi, tidak merinci laporan media tersebut. Sebagian besar mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa penyelidikan sedang dilakukan dan dia akan mengambil tindakan yang tepat. “Saya berniat untuk memenuhi tanggung jawab tugas yang telah diberikan kepada saya,” kata Matsuno kepada wartawan.

Nishimura pada Minggu, 10 Desember 2023, mengatakan dia akan tetap di jabatannya dan meninjau hasil penggalangan dana setelah laporan media tentang perombakan kabinet yang akan segera terjadi atas tuduhan tentang dana yang tidak dilaporkan.

Ke-15 pejabat yang akan dipecat adalah bagian dari faksi Abe terbesar LDP, yang sedang diselidiki oleh jaksa karena diduga menyembunyikan ratusan juta yen dana politik selama lima tahun.

LDP yang telah memegang kekuasaan selama hampir seluruh era pascaperang Jepang—dijadwalkan mengadakan pemilihan kepemimpinan pada bulan September dengan pemilihan umum paling lambat pada Oktober 2025. 

• Serius Upayakan Hilirisasi, Indonesia Bangun Smelter Titanium Pertama
• Resmi! Tiktok Shop Investasi ke Tokopedia Rp23,4 Triliun
• Daftar 11 Panelis Debat Perdana Pilpres 2024

Skandal ini dapat memicu perang kekuasaan di dalam partai yang dapat memengaruhi hasil kontes kepemimpinan dan manajemen partai. “Kishida akan mengadakan konferensi pers pada hari Rabu, di akhir sesi parlemen saat ini untuk menjelaskan tanggapan pemerintahannya,” ucap Asahi. 

Peringkat persetujuan kabinet Kishida berada di bawah 30% bahkan sebelum skandal penggalangan dana, rekor terendah dalam masa jabatannya sejak Oktober 2021, mencerminkan kekhawatiran pemilih atas kenaikan biaya hidup dan kenaikan pajak yang membayangi.