Skema Bagi Beban Sri Mulyani dengan Bank Indonesia atasi COVID-19

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbagi beban (burden sharing) dengan Bank Indonesia (BI) dalam penanganan pandemi COVID-19.

Sri Mulyani mengatakan burden sharing dengan bank sentral itu memiliki tiga skema yang akan dituangkan dalam surat keputusan bersama (SKB).

“Kebijakan fiskal dan moneter diletakkan dalam posisi sejajar sebagai penjaga dan pengelola ekonomi Indonesia agar tidak hanya terpaku kondisi COVID-19 namun juga berpikir dalam mengelola jangka menengah dan panjang secara prudent, sustainable, dan hati-hati,” ujar Menkeu dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Senin, 6 Juli 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menkeu mengatakan biaya penanganan COVID-19 yang mencapai Rp695,2 triliun telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 dan terdiri dari beberapa kategori yaitu public goods/benefit serta non-public goods/benefit.

Bunga Utang

Pembiayaan public goods terdiri dari pembiayaan di bidang kesehatan Rp87,55 triliun, perlindungan sosial Rp203,9 triliun, serta sektoral kementerian/lembaga (K/L) dan Pemda Rp106,11 triliun.

Sri Mulyani mengatakan ketiga pos dengan total pembiayaan Rp397,56 triliun tersebut dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) yang langsung dibeli oleh BI dengan suku bunga acuan sebesar BI 7 days reverse repo rate yang seluruhnya akan ditanggung oleh BI juga.

“Sehingga beban bunga bagi pemerintah untuk SBN khusus yang diterbitkan dengan private placement untuk pemerintah nol persen dan BI sebesar reverse repo rate,” kata Menkeu.

Kemudian, Sri mengatakan untuk belanja yang bersifat non-public goods/benefit yaitu dukungan dunia usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Rp123,46 triliun dan korporasi non-UMKM Rp53,57 triliun akan dilakukan melalui penerbitan SBN di pasar dengan kesepakatan suku bunga pasar dibagi dua antara pemerintah dan BI.

Ia menjelaskan, pemerintah akan menanggung suku bunga 1% di bawah reverse repo rate BI, sedangkan BI menanggung bunga antara 1% di bawah reverse repo rate hingga market rate-nya.

“Dia diterbitkan di pasar tradable dan marketable maka pemerintah dan BI sepakat suku bunga pasar akan dibagi dua. Ini dilakukan melalui mekanisme market,” ujar Sri Mulyani.

Sektor Usaha Sesuai Mekanisme Pasar

Selanjutnya, dia mengatakan untuk belanja lain yang terkait insentif usaha dan belanja-belanja komitmen pemerintah sebesar Rp328,87 triliun, maka SBN akan diterbitkan melalui mekanisme pasar dan seluruh suku bunga ditanggung pemerintah.

“Jadi dalam hal ini dari sisi suku bunga tidak ada burden sharing dengan BI untuk kategori ketiga,” ujar Menteri Terbaik versi World Economic Forum tersebut.

Sri Mulyani menegaskan skema burden sharing ini hanya dilakukan sebagai pembiayaan APBN 2020. Sedangkan, untuk pembiayaan tahun berikutnya akan disusun sesuai dengan kebutuhan pembiayaan APBN tahun bersangkutan.

“Ini hanya dilakukan untuk 2020 atau istilahnya one off khusus untuk belanja yang sifatnya public benefit atau public goods tersebut,” tegasnya. (SKO)