Skema Baru Dana KIP Kuliah Merdeka Menuai Dukungan dari Institusi Pendidikan

JAKARTA – Skema terbaru pemberian dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka tahun 2021 mendapat dukungan dari universitas. Direktur Keuangan dan Treasury Universitas Padjadjaran (Unpad) Edi Jaenudin menilai, skema KIP Kuliah memenuhi prinsip keteradilan bagi mahasiswa.

“Secara prinsip dari Unpad mendukung terhadap KIP Kuliah tahun ini. hal ini bisa menambah manfaat bagi mahasiswa,” katanya saat dihubungi TrenAsia.com, Selasa 30 Maret 2021.

Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengumumkan anggaran KIP Kuliah Merdeka naik dari Rp1,3 triliun pada 2020 menjadi Rp 2,5 triliun pada 2021.

• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini
• Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik

Skema penambahan anggaran akan disesuaikan pada akreditasi program studi dan klaster daerah penerima KIP Kuliah. Total anggaran KIP Kuliah Merdeka naik dari Rp1,3 triliun pada 2020 menjadi Rp2,5 triliun pada tahun ini.

Rata-rata biaya pendidikan yang didapat penerima KIP Kuliah Merdeka mencapai Rp2,4 juta per semester. Besaran tertinggi diberikan apabila penerima beasiswa masuk prodi dengan akreditasi A, yakni maksimal Rp12 juta.

Adapun besaran biaya pendidikan pada prodi akreditasi B maksimal sebesar Rp4 juta dan maksimal Rp2,4 juta bagi prodi dengan akreditasi C.

Kebijakan ini, kata Edi, calon mahasiswa punya peluang dalam menempuh program studi sesuai kemampuannya tanpa khawatir adanya beban biaya pendidikan. Dengan begitu, semakin banyak mahasiswa yang akan menempuh studi sesuai dengan minatnya.

Unpad sendiri memiliki 2.400 mahasiswa yang tercatat sebagai penerima KIP Kuliah Merdeka. Jumlah tersebut tersebar di 16 fakultas yang ada di Unpad, termasuk untuk fakultas Kedokteran.

“Sekitar 2.400 mahasiswa penerima beasiswa KIP Kuliah untuk angkatan 2017-2020. Mereka menyebar di berbagai Program Studi termasuk di Kedokteran, yang punya biaya pendidikan tinggi,” terang Edi.

Perubahan juga dilakukan atas dana biaya hidup penerima KIP Kuliah. Sebelumnya, biaya hidup disamakan sebesar Rp700.000 di seluruh wilayah Indonesia. Kini, besarannya akan dibedakan menurut lima klaster daerah.

Klaster daerah satu diberikan dana sebesar Rp800.000 per bulan, klaster dua sebesar Rp950.000, klaster tiga mencapai Rp1,1 juta. Adapun klaster empat dan lima mendapat dana biaya hidup masing-masing sebesar Rp1,25 juta dan Rp1,4 juta.

Edi mengatakan hal ini sebuah kemajuan mengingat biaya hidup di setiap daerah besarannya berbeda-beda. Dia mengapresiasi keputusan Kemendikbud untuk mengacu besaran biaya hidup kepada Survei Ekonomi Nasional 2019 (Susenas 2019).

“Kita tahu biaya hidup di daerah itu berbeda-beda, saya secara penuh mendukung skema ini dan dampaknya akan secara langsung dirasakan mahasiswa,” pungkas Edi. (SKO)