SKK Migas: Kebutuhan Insrastruktur di 77 Sumur Tambahan Blok Rokan Segera Rampung
Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan 77 sumur tambahan di Blok Rokan segera dirampungkan.
Industri
JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyebut pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan 77 sumur tambahan di Blok Rokan segera dirampungkan.
“Sebelumnya, kontrak barang dan jasa untuk kebutuhan 115 sumur sudah kami selesaikan,” ujar Plt Deputi Pengendalian Pengadaan SKK Migas Rudi Satwiko dalam keterangan tertulis yang dikutip TrenAsia.com, Senin, 3 Mei 2021.
Sementara itu, saat ini pihaknya juga tengah memproses pengeboran 43 sumur di Blok Rokan. Proyek ini, katanya, merupakan salah satu program SKK Migas dalam merealisasikan pengeboran 200 sumur untuk tahun ini.
Menurut Rudi, kegiatan operasional di Blok Rokan harus mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri. Hal ini membutuhkan partisipasi perusahaan lokal dan tenaga kerja dalam negeri.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
Seperti diketahui, Blok Rokan sendiri merupakan Wilayah Kerja (WK) yang diklaim sebagai penghasil minyak nomor dua terbesar di Indonesia.
Ia memiliki peran strategis dalam industri migas tanah air dengan sumbangan produksi nasional sebesar 24%. Targetnya, produksi total yang bisa dicapai sebesar 1,5 miliar barel selama dua dasawarsa
Blok ini akan berpindah pengelolaan dari PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) pada Agustus tahun ini.
Kontrak bagi hasil Blok Rokan telah dilakukan dengan skema gross split, serta ditandatangani pada 9 Mei 2019. Jangka waktu kontrak dilakukan selama 20 tahun, berakhir pada 2041.
Di tengah proses transisi yang sedang berjalan, SKK Migas mengaku terus mengupayakan agar proyek bisa mencapai target dan menjaga penerimaan negara, khususnya di Provinsi Riau. (RCS)