Soal Lahan 3 Juta Rumah, REI Minta Pemerintah Hati-hati

JAKARTA - Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Bambang Ekajaya mengapresiasi terobosan Prabowo,  namun ia menekankan pemerintah perlu berhati-hati. 

Pasalnya untuk mencapai 3 juta rumah per tahun, komponen biaya tanah menjadi salah satu hal yang menyita dari total biaya rumah. Bambang menyebut sekitar 30% untuk rumah tapak (landed house) dan 15% untuk hunian vertikal.

"Kalau bisa pemerintah harus hati-hati untuk mencapai 3 juta rumah per tahun karena komponen biaya tanah mencapai 30 persen dari total cost untuk landed dan 15 persen untuk hunian vertikal," katanya kepada TrenAsia.com Rabu 15 Januari 2025.

Menurut Bambang pada dasarnya Rumah FLPP atau rumah yang dibiayai melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)  memiliki market yang besar, dengan backlog yang mencapai 9.9 juta. Sedangkan dari sisi kebutuhan hunian baru sekitar 600 hingga 700 ribuan per tahunya.

• Gugum Ridho Putra, Keponakan Yusril Terpilih Sebagai Ketum PBB
• BBRI Pimpin Penguatan Saham Big Banks Usai Suku Bunga Jadi 5,75 Persen
• Beberapa Negara yang Terapkan Aturan Batas Usia Penggunaan Media Sosial, Ada Tetangga RI

Sebagai informasi, FLPP bertujuan untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah layak huni. Program ini dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Bambang menegaskan, yang memerlukan perhatian lebih adalah hunian vertikal di perkotaan salah satunya rusunami yang dikerjakan oleh pemerintah. Berdasarkan catatan REI, bahwa swasta belum berani mengambil peran untuk rusunami karena harga lebih rendah daripada biaya pembangunan.

"Selama ini FLPP lebih dari 70 persen dikerjakan swasta, sebagai mitra strategis penyedia rumah rakyat. Tinggal hunian vertikal yang swasta belum bisa partisipasi karena harga jual rusunami yang yg dipatok pemerintah lebih rendah dari biaya pembangunannya," jelasnya

Program 3 Juta Rumah Penggerak Ekonomi

Bambang Ekajaya menegaskan bahwa implementasi program 3 Juta Rumah besutan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya dapat menggerakkan sektor industri properti, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Dengan bergeraknya pasar properti [bisa] menarik lebih 184 industri terkait dan akan menambah pertumbuhan perekonomian minimal 0,5%, dan mendukung program pertumbuhan 8% pemerintahan Pak Prabowo," jelas Bambang.

• Efek Arsari Group, Saham WIFI Melejit 79 Persen Sejak Awal Tahun
• Dihargai Rp6.000 per Liter, Ini Cara Jual Minyak Jelantah ke Pertamina
• Profil Bambang Hero, Pakar IPB yang Ungkap Kerugian Korupsi PT Timah

Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) ini menjelaskan, industri yang ketiban berkah dalam 3 juta rumah adalah bergerak di penyediaan bahan bangunan (Building Material) karena terkait langsung dengan biaya konstruksi atau mengambil peran 70% dari total pembangunan.

Menurut REI, hal ini langkah strategis yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani sektor properti dan menangani backlog yang ada saat ini. Namun tetap mempertimbangkan industri di dalamnya.

Tidak Menggunakan Sawah

Presiden Prabowo Subianto terus menginstruksikan jajarannya segera mengeksekusi program 3 juta rumah. Namun kabar terbarunya Prabowo tidak mengizinkan untuk program tersebut dibangun di area persawahan.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah memastikan tidak bakal menggunakan lahan persawahan dalam pembangunan program tersebut. “Kami tidak akan menggunakan tanah produktif. Presiden sudah melarang kita untuk memakai persawahan untuk rumah,” ujarnya dalam Seminar Sustainable Housing, Building and Cities in Indonesia di Jakarta, Selasa 14 Januari 2025.

Fahri menjelaskan, areal sawah memiliki kontur yang lebih lunak dan mengandung unsur hara. Menurutnya, bila tetap dijadikan perumahan hal ini dinilai berbahaya secara teknis.

“Sawah itu selutut kita ini adalah tanah unsur hara. Itu lembek sekali. Sehingga kalau ada gempa misalnya 7 skala richter (SR) hilang itu hampir semua rumah,” jelasnya.