Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati
Nasional

Soal Pembagian DBH Meranti, Sri Mulyani: Sudah Sesuai Undang-Undang

  • Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani Indrawati merespon sekaligus menyindir Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, di depan para kepala daerah se-Indonesia. Hal tersebut buntut ungkapan Adil terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak sesuai dengan kinerja daerahnya beberapa waktu lalu.
Nasional
Debrinata Rizky

Debrinata Rizky

Author

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu)Sri Mulyani Indrawati merespons sekaligus menyindir Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, di depan para kepala daerah se-Indonesia. Hal tersebut buntut ungkapan Adil terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak sesuai dengan kinerja daerahnya beberapa waktu lalu.

Menkeu menegaskan DBH yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah sesuai dengan aturan Undang-Undang. Ia memaparkan sepanjang 2022, Transfer ke Daerah (TKD) naik 3,9% atau Rp816 triliun dengan komponen terbesar yaitu DBH.

"Komponen paling besar adalah DBH. Ada bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi, saya tidak dapat dana bagi hasil? Kami akan membagikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan data-data pun kita peroleh dari kementerian, lembaga mengenai berapa yang harus dibagihasilkan," kata Menkeu dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda di SICC, Sentul pada Selasa 17 Januari 2023.

Sri Mulyani menambahkan adapun untuk penyaluran TKD untuk DBH tercatat mengalami kenaikan dari Rp117 triliun atau 43% menjadi Rp168 triliun. Menurut Menkeu hal ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat.

Sebelumnya, pernyataan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Muhammad Adil yang menyebut pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai iblis atau setan menimbulkan polemik.

Adil mengatakan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Kamis 8 Desember 2022 lalu, Kemenkeu diduga mengeruk keuntungan dari eksploitasi minyak di daerah Kepulauan Meranti.

Wakil Menteri Keuanganku, Suahasil Nazara melalui akun instagram pribadinya angkat bicara, dan menyatakan keberatan atas munculnya pernyataan Bupati Adil.