Soal Penyelewengan Dana Umat, PPATK: ACT Terafiliasi Dengan Sejumlah Entitas Bisnis

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan fakta bahwa yayasan filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT) terafiliasi dengan sejumlah entitas bisnis yang berhubungan dengan pengelolaan dana umat.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan bahwa dirinya tengah mendalami lebih lanjut terkait dengan struktur kepemilikan dan pengelolaan yayasan.

“Ada yayasan lain terkait zakat, kurban, wakaf, dan investas yang berkaitan dengan pendiri ACT (Ahyudin),” kata Ivan dalam Konferensi Pers pada Rabu, 6 Juli 2022.

Ivan mengatakan, pihaknya telah menemukan bukti terkait adanya transaksi masih yang dilakukan oleh para jajaran ACT. Diduga transaksi tersebut merupakan bisnis terselubung para jajaran ACT.

“Adanya salah satu perusahaan yang dalam kurun waktu dua tahun terakhir melakukan transaksi lebih dari Rp30 miliar,” kata Ivan.

Hingga saat ini, PPATK tengah melakukan penelitian terkait keuntungan-keuntungan yang  dari transaksi yang dilakukan dengan menganalisa data-data yang masuk dari penyidik jasa keuangan.

Berdasarkan hasil analisis PPATK, Ivan menyebutkan adanya pihak ketiga dalam aliran dana ACT. Dia juga menduga, pihak ketiga lah yang berkaitan erat dengan penyelewengan dana yang selama ini ramai dibicarakan di media sosial.

Sebagai buntut dari transaksi-transaksi mencurigakan yang melibatkan lembaga ACT, PPATK memblokir 60 rekening di 33 penyedia jasa keuangan. Kemudian, Ivan menyampaikan agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memberikan donasi atau sumbangan dengan mengecek kredibilitas lembaga pengumpul donasi.

“Jadi sudah kami hentikan (blokir rekening). Kami imbau agar teman-teman berhati-hati, Ini bisa terjadi kepada kita semua yang dilakukan entitas oleh yayasan manapun itu,” kata Ivan.

Seperti diketahui, ATC telah menjadi sorotan sejak Senin 4 Juni 2022 di media sosial terutama aplikasi Twitter. Kasus ini diketahui publik semenjak majalah Tempo menerbitkan laporan jurnalistik bertajuk "Kantong Bocor Dana Umat" terkait adanya dugaan penyelewengan dana donasi yang dilakukan oleh ACT.

• 7 Negara dengan Konsumsi Batu Bara Terbesar di Dunia
• Ingin Hidup Santai di Kampung Halaman, CEO Perusahaan Senilai Rp1 Kuadriliun Ini Resign
• 1 Juli 2022 Tarif Listrik Resmi Naik, PLN: Untuk Mendorong Pemulihan Ekonomi

Terlihat dari laporan hasil jurnalistik milik tempo tersebut disebutkan bahwa para petinggi ATC berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2004, terutama Mantan Presiden ACT Ahyudin diduga mempunyai mobil mewah dari uang hasil sumbangan masyarakat.

Dalam Aturan tersebut melarang membagikan kekayaan yayasan yang berlaku bagi pengurus, atau terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengawas.

Manajemen minta maaf

Manajemen ACT buka suara kerjait kasus yang tengah melilit lembaga mereka. Melalui konferensi pers, Presiden ACT Ibnu Khajar yang telah menggantikan Ahyudin sejak 11 Januari 2022 meminta maaf kepada publik dan para pendonor.

“Kami sampaikan permohonan maaf atas pemberitaan ini," kata Ibnu beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ibnu tidak banyak memberikan keterangan terkait laporan jurnalistik yang dipublikasikan oleh majalah Tempo. Ia tidak membantah atau membenarkan. Namun, Ibnu mengatakan, dalam laporan jurnalistik tersebut berisi sebagian kebenaran yang tidak diketahui dari mana sumbernya berasal.

Ibnu juga tidak membantah terkait dugaan gaji petinggi lembaga yang mencapai ratusan juta, mobil mewah serta fasilitas operasional yang pernah didapat oleh petinggi ACT.

Kemensos Cabut Izin PUB

Kementerian Sosial mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang diberikan kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 

Pencabutan itu dinyatakan dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan, yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim, Muhadjir Effendi.

Izin PUB yang telah diberikan pemerintah tersebut diberikan pada tahun 2022 ini, dicabut terkait adanya dugaan pelanggaran peraturan yang telah dilakukan oleh pihak yayasan yaitu dugaan penyelewengan dana umat.