Sri Lanka Resmi Terbebas dari Kebangkrutan

KOLOMBO - Sri Lanka secara resmi mengakhiri status gagal bayar nasional setelah Menteri Keuangan, Mahinda Siriwardana, mengumumkan kabar baik tersebut pada hari Sabtu, 21 Desember 2024. 

Pernyataan ini menjadi pencapaian signifikan bagi negara tersebut dalam upaya memulihkan kepercayaan internasional dan stabilitas ekonomi setelah dilanda krisis keuangan yang parah.

Dilansir laman Xinhua, dalam pidatonya, Siriwardana menegaskan menyoroti pentingnya belajar dari kesalahan kebijakan masa lalu yang dinilai tidak realistis dan tidak berkelanjutan. Ia menekankan kegagalan kebijakan sebelumnya memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah untuk tidak mengulang pendekatan serupa. 

Siriwardana menyerukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah untuk mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurutnya, pendekatan ini harus menjadi fondasi utama dalam menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata. 

Ia juga menekankan bahwa kebijakan ekonomi tidak hanya harus fokus pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada distribusi manfaat ekonomi secara adil, khususnya bagi kelompok rentan.

• Mengenal 6 Tradisi Merokok yang Unik dari Penjuru Dunia
• Penumpang Libur Nataru di Bandara Soeta Diprediksi Meningkat Dibanding Tahun Lalu
• Bandara Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bertransformasi Lebih Hijau

Peningkatan Peringkat oleh Fitch Ratings

Keberhasilan Sri Lanka keluar dari status gagal bayar juga didukung oleh peningkatan peringkat utang negara tersebut oleh lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings. Pada Jumat, 20 desember 2024, Fitch menaikkan peringkat Sri Lanka dari “Restricted Default” menjadi “CCC+”.

“Restricted Default (RD)” dan “CCC+” merupakan kategori peringkat kredit yang diberikan oleh lembaga pemeringkat untuk mencerminkan kondisi keuangan dan kemampuan membayar utang dari suatu entitas, seperti perusahaan atau negara.

Restricted Default (RD) menunjukkan bahwa entitas tersebut telah gagal membayar sebagian kewajiban utangnya, tetapi belum sepenuhnya bangkrut atau dalam likuidasi. Status ini biasanya diberikan setelah terjadi wanprestasi (default) pada obligasi atau pinjaman tertentu, namun entitas masih memiliki kewajiban utang lainnya yang mungkin tetap berjalan.

CCC+, di sisi lain, adalah peringkat yang menandakan risiko kredit yang sangat tinggi. Meskipun entitas ini tidak dalam kondisi gagal bayar, kemungkinan untuk mengalami kesulitan pembayaran utang di masa mendatang sangat signifikan. Posisi ini sedikit lebih baik dibandingkan “RD” karena menunjukkan ada peluang bahwa entitas dapat bertahan atau membayar kewajibannya jika kondisi membaik.

Fitch menyebut keberhasilan restrukturisasi utang dan perbaikan indikator makroekonomi sebagai faktor utama di balik keputusan tersebut. Peningkatan peringkat ini diharapkan dapat membuka peluang baru bagi Sri Lanka untuk mendapatkan akses pendanaan di pasar internasional.

Pemulihan ekonomi Sri Lanka tidak dicapai secara instan. Proses ini melibatkan reformasi menyeluruh dan restrukturisasi utang yang kompleks. Pemerintah Sri Lanka bekerja sama dengan lembaga internasional, termasuk Dana Moneter Internasional (IMF), dalam menyusun strategi untuk mengatasi tekanan ekonomi dan sosial akibat krisis.

• Mengenal 6 Tradisi Merokok yang Unik dari Penjuru Dunia
• Penumpang Libur Nataru di Bandara Soeta Diprediksi Meningkat Dibanding Tahun Lalu
• Bandara Soekarno Hatta dan I Gusti Ngurah Rai Bertransformasi Lebih Hijau

Apa Itu Sovereign Default?

Sovereign default atau gagal bayar nasional adalah kondisi ketika sebuah negara tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar utang secara penuh kepada kreditur internasional. Situasi ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan investor, pelemahan mata uang, dan dampak negatif pada perekonomian domestik.

Dengan berhasil mengatasi status ini, Sri Lanka kini memiliki peluang untuk memperbaiki citra ekonomi dan menarik lebih banyak investasi asing. Namun, tantangan ke depan tetap besar, terutama dalam memastikan bahwa reformasi yang telah dilakukan dapat memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.

Sri Lanka berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan ekonomi yang hati-hati, dengan harapan dapat mengukuhkan langkah pemulihan dan mencapai pertumbuhan yang lebih stabil di masa depan.