Sri Mulyani Akui Penduduk Miskin Bakal Melonjak Hingga 30 Juta Orang

Tertekannya ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 diprediksi bakal menyebabkan lonjakan angka kemiskinan yang cenderung turun beberapa tahun terakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan menyebut jumlah penduduk miskin sejak Maret hingga Mei 2020 akan kembali seperti 2011 silam.

“COVID-19 membuat jumlah angka kemiskinan kita naik. Reverse seperti tahun 2011,” kata Sri dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR secara daring di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2011 jumlah angka kemiskinan di Indonesia mencapai 30,02 juta orang atau setara dengan 12,49% dari total penduduk saat itu. Sementara, data BPS pada September 2019 menunjukan penurunan menjadi 24,79 juta orang atau berada di level 9,22%.

Dalam hal ini, COVID-19 hanya dalam waktu dua bulan mampu membalikkan jumlah penduduk miskin ke periode sembilan tahun lalu. Artinya, pemerintah kehilangan capaian menekan angka kemiskinan sejak 2011.

Data dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyebut jumlah penduduk rentan miskin dan hampir miskin mencapai 66,7 juta jiwa, 25% dari total penduduk Indonesia, atau lebih dari dua setengah kali lipat jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.

Kelompok inilah yang sangat rentan masuk ke garis kemiskinan dan menyebkan tingginya jumlah penduduk miskin. Ekonom CORE Indonesia, Akhmad Akbar Susamto memeperkirakan ada tambahan sekitar 5,1 juta hingga 12,3 juta orang pada triwulan II-2020.

Untuk itu, Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan memperluas stimulus ekonomi sebagai jaring pengaman sosial. Beberapa perluasan itu di antaranya adalah peningkatan jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 10 juta keluarga, jumlah peserta Kartu Sembako naik menjadi 20 juta, dan diskon listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA.

“Selain itu kami fokus ke Kartu Prakerja yang bisa membantu 5,6 juta orang yang memang sengaja diubah skemanya menjadi setengah bantuan sosial,” imbuh dia. (SKO)