<p>Sri Mulyani, Menteri Keuangan bersama Dirjen Pajak, Suryo Utomo di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2020</p>
Industri

Sri Mulyani: Defisit APBN Capai 5,07% Hingga Rp853 Triliun

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan outlook defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2020 melebar menjadi 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp853 triliun.

Industri
Ananda Astri Dianka

Ananda Astri Dianka

Author

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan outlook defisit anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) 2020 melebar menjadi 5,07% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp853 triliun.

Sebelumnya, defisit hanya sebesar Rp307,2 triliun atau 1,76% dari PDB. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat virtual Komisi XI DPR bersama dengan Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJk), dan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Lonjakan defisit disebabkan oleh outlook pendapatan negara yang turun signifikan, dari sebelumnya ditargetkan Rp2.233,2 triliun menjadi hanya Rp1.760,9 triliun,” kata Sri Mulyani, Senin 6 April 2020.

Sementara itu, outlook belanja negara terkerek naik menjadi Rp2.613,8 triliun dari asumsi sebelumnya yang hanya Rp2.540,4 triliun.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut kenaikan anggaran belanja lantaran adanya peningkatan kebutuhan di sektor kesehatan, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, serta kebutuhan untuk melindungi dunia usaha yang diwujudkan dalam bentuk serangkaian stimulus ekonomi, baik fiskal maupun moneter.

Meski demikian, Sri Mulyani mengatakan outlook yang disampaikannya bukanlah sebuah kepastian. Namun, berupa skenario untuk merespons dinamisnya pergerakan ekonomi dan sosial yang terus berubah di tengah pandemi COVID-19.

“Kami akan terus memperbaharui outlook APBN 2020 yang masih sangat mungkin berubah,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, ia juga menyebut puncak COVID-19 di Indonesia diprediksi jatuh pada April dan Mei, namun ia juga menegaskan durasi wabah juga sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah. (SKO)