Menkeu Sri Mulyani berbincang dengan Menhan Prabowo Subianto saat rapat terbatas di Kantor Presiden (ANTARA/Hafidz Mubarak A)
Nasional

Sri Mulyani Dipinang Prabowo jadi Menteri Keuangan

  • Teka-teki pengisi jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahan mendatang terjawab sudah. Sri Mulyani Indrawati resmi diminta Prabowo Subianto untuk kembali menjadi bendahara negara.

Nasional

Chrisna Chanis Cara

JAKARTA—Teka-teki pengisi jabatan Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahan mendatang terjawab sudah. Sri Mulyani Indrawati resmi diminta Prabowo Subianto untuk kembali menjadi bendahara negara. Pemilihan Sri Mulyani disebut telah melalui diskusi panjang. 

Informasi itu mengemuka usai Sri Mulyani menemui Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024). Saat ditanya wartawan, Sri Mulyani mengakui diminta menjadi Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran. “Beliau (Prabowo) meminta saya menjadi menteri keuangan kembali,” ujar Sri dikutip dari Antara. 

Dia mengungkap kebijakan itu telah melalui pembicaraan panjang. Diketahui belakangan ini Sri intens dilibatkan oleh Prabowo untuk menyusun APBN 2025. Sri Mulyani juga kerap berkoordinasi dengan Prabowo untuk mengetahui program prioritas pemerintahan mendatang. “Kami telah diskusi cukup lama dan panjang selama ini,” tuturnya. 

Bertahannya Sri Mulyani di pos menteri keuangan dipandang strategis melihat tantangan ekonomi di masa depan. Apalagi Prabowo berambisi meraih pertumbuhan ekonomi hingga 8% di masa pemerintahannya. 

Genjot Penerimaan Negara

Selama ini Prabowo dan Sri Mulyani kerap membahas soal penerimaan negara, pajak, bea cukai, belanja negara, serta distribusi uang untuk pemerintah daerah.

Sri Mulyani menyebut sejumlah investasi juga akan terus ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya, terutama untuk kepentingan masyarakat.” Beliau [Prabowo] sangat perhatian bagaimana dampak kepada APBN kepada masyarakat. Itu menjadi tekanan beliau,” tuturnya. 

Baca Juga: Inilah Sederet Calon Menteri yang Sudah Dipanggil Prabowo

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengaku telah mengantisipasi penambahan atau perubahan komposisi kementerian di era Prabowo. Dia meyakini kebijakan tersebut tidak akan menghambat kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

“Kami akan membantu semaksimal mungkin untuk kementerian-kementerian yang mengalami perubahan untuk nomenklatur, maupun dari sisi pembagian tugasnya. Hal ini agar mereka tidak memerlukan waktu yang lama untuk bisa bekerja secara lebih efektif,” ucap Sri Mulyani.