Sri Mulyani Endus Triliunan Dana PMN untuk Sejumlah BUMN Boncos

JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengendus adanya dana yang boncos dari alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal itu karena PMN diduga tidak digunakan secara transparan dan akuntabel.

"Saya harap (PMN) ini tidak hanya sekadar mencairkan dana, tetapi lebih merupakan sebuah awal dari kinerja BUMN-BUMN tersebut untuk bisa akuntabel menjalankan dan menggunakan dana masyarakat itu secara profesional dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya dalam Seremoni Pemberian PMN Tahun 2021, Kamis, 30 Desember 2021.

Sepanjang tahun 2021, pemerintah telah menggelontokan PMN sekitar Rp25,38 triliun. Jika dihitung sejak tahun 2005, pemerintah sudah mengucurkan Rp361,3 triliun.

Bendahara Negara berharap pengelolaan dana PMN secara transparan dan akuntabel menjadi tradisi baru dalam proses bisnis di masa yang akan datang sehingga dana tersebut benar-benar dipertanggungjawabkan.

• Setelah Australia, INKA Ekspor Perdana 262 Gerbong Kereta ke Selandia Baru
• Kaleidoskop 2021: Perkembangan COVID-19 dan Perjalanan Vaksinasi
• Grup Bakrie: Anak Usaha Energi Mega Persada (ENRG) Raih Kontrak Pengelolaan Blok South CPP

Komitmen tersebut salah satunya ditunjukkan melalui adanya Key Performance Indicator (KPI) yang dituangkan pada kontrak kinerja antara BUMN/lembaga penerima PMN dengan kementerian terkait yang menaunginya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Sri Mulyani juga melibatkan  Inspektorat Jenderal Kementeriang Keuangan dalam melakukan monitoring dan evaluasi.  BUMN juga akan dibangun dengan tata kelola dan sistem informasi yang lebih baik.

“Saya minta Irjen-nya Kementerian Keuangan untuk ikut mengawasi. Jadi tidak hanya tempatnya Pak Rio (Direktur Jenderal Kekayaan Negara) saja sekarang sehingga ini bisa menimbulkan juga suatu tata kelola yang makin kuat," tandas Sri Mulyani.

Dia menegaskan bahwa alokasi dan pencairan PMN untuk sejumlah BUMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi finansial dan kinerja operasional, serta kesiapan proyek yang akan didukung.

Hingga saat ini, BUMN/lembaga yang telah menandatangani KPI dan menerima PMN adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp20 triliun.

Dana ini digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha. PMN digunakan untuk mendukung penguatan industri asuransi indonesia, termasuk penyelesaian polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang telah direstrukturisasi atau dialihkan kepada PT Asuransi Jiwa IFG. Total dana yang disalurkan Rp20 triliun.

Selain itu, PMN juga diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp6,9 triliun untuk penyelesaian megaproyek infrastruktur LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Dalam proyek KCJB, KAI ditunjuk sebagai pemimpin konsorsium.

Sementara, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menerima PMN sebesar Rp5 triliun yang digunakan untuk pembiayaan belanja modal dalam proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa Pembangkit Energi Baru Terbarukan dan Penunjang Program Listrik Desa.

Lebih lanjut, PT PAL Indonesia (Persero) mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun dimanfaatkan untuk penyiapan infrastruktur pembangunan dan pemeliharaan kapal selam dalam rangka meningkatkan penguasaan teknologi pembangunan kapal selam dari pembangunan secara Joint Section menjadi secara Whole Local Production (WLP).

Selanjutnya, Bank Tanah memperoleh PMN Rp1 triliun dari pemerintah untuk pengadaan biaya pengadaan tanah, pengembangan tanah, usaha, sewa, pembelian aset tetap, biaya pra operasional dan dana untuk working capital.

PMN juga diberikan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sebesar Rp1,2 triliun untuk pengembangan Pelabuhan Benoa.

Terakhir, PMN dikucurkan untuk PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), atau dikenal dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp470 miliar untuk pengembangan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di Tana Mori, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Presiden Joko Widodo memiliki harapan yang tinggi agar BUMN Indonesia menjadi lebih strategis, bisa memproduksi barang-barang yang juga strategis secara efisien, akuntabel, dan juga memiliki competitiveness yang tinggi.

Melalui alokasi PMN, pemerintah akan menguatkan sekaligus memberikan tantangan kepada BUMN agar berkinerja lebih baik dan mampu mengungkit multiplier effect secara sosial maupun ekonomi bagi masyarakat.

"Jadi kita senang bahwa kalau kita bisa memasukkan dana dan ternyata bisa mentransformasi perusahaan itu sendiri dan bisa berkontribusi. Semoga ini merupakan suatu langkah bersama untuk memperbaiki BUMN dan memperbaiki Republik Indonesia secara konsisten," tandas Jokowi.