Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media mengenai dana alokasi umum (DAU) usai menghadiri rapat paripurna di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
Nasional

Sri Mulyani Gelontorkan Dana Rp75 Triliun hingga 2022 untuk Bangun Infrastruktur Digital

  • Anggaran APBN untuk pembangunan infrastruktur digital terus mengalami peningkatan dari 2019 hingga 2022.
Nasional
Mutia Yuantisya

Mutia Yuantisya

Author

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus mendorong transformasi digital melalui investasi pembangunan infrastruktur digital.

Sri Mulyani menyebutkan total dana APBN yang dikucurkan untuk pembangunan infrastruktur digital sejak 2019 hingga 2022 mendatang mencapai Rp75 triliun.

Anggaran untuk mendorong transformasi digital ini terus mengalami peningkatan. Bahkan pada 2021, meningkat tiga kali lipat hingga mencapai Rp32 triliun.

“Dari mulai tahun 2019, (investasi di bidang infrastruktur digital) kita Rp7 triliun. Meningkat menjadi Rp10 triliun pada tahun 2020. Kemudian, pada 2021 bahkan meningkat tiga kali lipat hingga Rp32 triliun, dan tahun 2022 menjadi Rp25 triliun,” katanya, dalam keterangan resmi, Senin, 13 Desember 2021.

Sri Mulyani mengemukakan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk melanjutkan berbagai program pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Selain itu, untuk memastikan penyediaan akses yang merata; mendorong transformasi digital di sektor ekonomi dan pemerintahan; membangun Pusat Data Nasional; serta menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menurutnya, anggaran tersebut dialokasikan ke dalam belanja kementerian atau lembaga dan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sri Mulyani mengatakan bahwa Pemerintah memahami bahwa financial technology memberikan suatu kesempatan untuk terjadinya pembangunan yang makin demokratis dan merata.

Mengingat, saat ini sebagian masyarakat dan wilayah Indonesia belum memiliki kemampuan untuk mengakses teknologi maupun dari sisi internet.

“Namun, ini tidak akan terjadi dengan sendirinya apabila masih ada bagian dari masyarakat dan bagian dari Indonesia yang belum memiliki kemampuan untuk bisa akses teknologi maupun akses dari sisi internet,” katanya.

Sri Mulyani menuturkan terdapat 20.000 lebih desa yang masih belum terkoneksi sistem internet yang andal.

Dengan adanya dukungan APBN di bidang infrastruktur digital, harapannya sekolah, pesantren, dan berbagai macam kegiatan kesehatan seperti Puskesmas dapat terkoneksi secara digital.

“Ini adalah bagian untuk tidak hanya mendukung transformasi ekonomi tapi juga mendukung transformasi di sektor kesehatan dan pendidikan yang luar biasa penting,” katanya.