Sri Mulyani Gelontorkan Rp108,2 Triliun untuk Subsidi BBM dan Listrik
- Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompensasi listrik hingga Rp108,2 triliun hingga Juli 2023.
Energi
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kompensasi listrik hingga Rp108,2 triliun hingga Juli 2023.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merinci, realisasi subsidi BBM dan kompensasi listrik masing-masing menelan Rp59,7 triliun dan Rp48,5 triliun.
“Ini adalah manfaat langsung APBN Rp562,6 triliun atau lebih dari 55 persen dinikmati oleh masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Jumat, 11 Agustus 2023.
- Aksi NewJeans cs. di Jambore Pramuka Dunia 2023 Live di YouTube KBS
- Sektor Properti China Kembali Diguncang Masalah Utang
- Fujifilm Hibahkan Alat Deteksi TBC Berteknologi AI ke UGM
Bendahara negara ini menjelaskan, realisasi pembayaran subsidi sebesar Rp59,7 triliun untuk BBM sebanyak 8.654,2 kl (kiloliter). Sedangkan untuk realisasi subsidi LPG 3 Kg pemerintah menggelontorkan Rp37,7 triliun untuk 4 juta metrik ton.
Sedangkan untuk listrik bersubsidi 39,2 juta pelanggan dan subsidi bantuan uang muka perumahan untuk 110 ribu unit rumah dengan dana yang digelontorkan Rp452,9 miliar.
Surplus APBN
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2023 surplus sebesar Rp153,5 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,72% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Penerimaan negara mengalami pertumbuhan sebesar 4,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1.614,8 triliun pada akhir Juli 2023 atau 65,6% dari target APBN Tahun ini. Dari sisi belanja, pemerintah telah menghabiskan Rp 1.461,2 triliun sampai Juli 2023. Realisasi itu merupakan 47,7% dari total belanja di tahun ini dan naik 1,2% secara tahunan.
Angka ini didapat dari penerimaan pajak sebesar Rp1.109,10 triliun dengan rincian PPh non migas Rp636,56 triliun, PPn dan PPnBm Rp417,64 triliun, Pbb dan pajak lainnya Rp9,60 triliun dan Pph Migas Rp45,31 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyebut Indonesia dalam kondisi purchasing managers index (PMI) yang ekspansif di tengah perekonomian global yang masih menunjukkan kondisi lemah dan PMI manufaktur global yang masih di posisi kontraktif.
Angka ini berada di atas PMI global 48,7. Beberapa negara maju juga menunjukkan PMI yang melemah seperti Eropa 42,7, Tiongkok 49,2, Jepang 49,6, dan Amerika Serikat 49,0 poin.