Sri Mulyani: Kalau Harga BBM Tak Naik, Dompet Negara Bisa Jebol untuk Tambal Subsidi Energi Rp698 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati Indrawati membocorkan, anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 berpotensi bengkak menjadi Rp698 triliun.

Dengan over budget sebesar ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 akan sangat terbebani. Pasalnya, penambahan anggaran subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp502,4 triliun diperkirakan tidak akan cukup hingga akhir tahun.

"Anggaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik diperkirakan akan habis dan bahkan mencapai Rp698 triliun hingga akhir tahun ini," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI terkait RUU APBN 2023 pada Selasa 30 Agustus 2022.

• Catat! Lulusan dari 5 Jurusan Kuliah Ini Paling Cepat Dapat Kerja
• Gaji Tidak Tetap Tapi Pengeluaran Makin Naik? Ini Cara Mengatur Pendapatan Anda
• Kapal Kembaran Moskva yang Tenggelam di Laut Hitam Pulang Kandang

Akibatnya, pemerintah lagi-lagi harus menambahkan sekitar Rp195,6 triliun demi menambal kekurangan dana tersebut. Pembengkakan anggaran ini merupakan imbas dari lonjakan harga minyak mentah, pelemahan kurs rupiah, dan konsumsi Pertalite dan Solar yang melebihi kuota.

Dengan kondisi saat ini, pemerintah berupaya untuk memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi agar bisa dinikmati hanya oleh kelompok yang berhak. Selain itu, jalan lainnya adalah menaikkan harga BBM agar anggaran subsidi negara tak semakin besar.

Sebagai informasi, konsumsi Pertalite hingga akhir 2022 diperkirakan mencapai 28 juta kiloliter (KL), melampaui kuota yang ditetapkan sebanyak 23,05 juta KL.

Lalu untuk konsumsi Solar diperkirakan mencapai 17,2 juta KL, juga over dari yang ditetapkan sebesar 14,91 juta KL. Maka tak heran yang awalnya anggaran subsidi dan kompensasi Rp152,5 triliun bengkak menjadi Rp502,4 triliun.