Sri Mulyani: Realisasi Belanja Negara hingga September 2022 Baru Terserap 61,6%

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatatkan realisasi belanja negara hingga September 2022 telah mencapai Rp1.913,9 triliun atau baru terserap 61,6% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani merinci, komponen belanja negara tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang realisasinya telah mencapai Rp674,4 triliun atau terserap 71,3% dari target APBN.

“Kinerja yang baik dengan kemampuan kita menjaga dari sisi guncangan global yang ada tak terlepas dari APBN yang memberikan peranan sangat positif. Sampai dengan akhir September realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun,” kata Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN KITA, Jumat, 21 Oktober 2022.

• Fokus Produksi Energi Bersih, Badak NGL Raih Penghargaan TrenAsia ESG Excellence 2022
• Nippon Indosari (ROTI) Rencana Buyback Saham Maksimum Rp174,8 Miliar
• Berambisi Dorong Keberlanjutan, Asuransi Allianz Life Indonesia Berhasil Peroleh TrenAsia ESG Excellence 2022

Adapun belanja ini dialokasikan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke pada masyarakat, lalu pengadaan peralatan atau mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR hingga gaji ke 13 serta kegiatan oprasional K/L.

Sementara untuk belanja non K/L realisasinya menurut Menkeu baru mencapai Rp686,8 triliun atau baru terserap 50,7% dari target APBN. Digunakan untuk penyaluran subsidi, kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik serta pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Terkait transfer ke daerah (TKD) realisasinya baru mencapai Rp552,6 triliun atau 68,7% dari target APBN. Terakhir pembiayaan investasi telah terealisasi sebesar Rp60 triliun. pembiayaan ini disalurkan pada kluster infrastruktur untuk mendukung belanja modal K/L, khususnya penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.  

Pemerintah melalui belanja negara, APBN sebagai shock absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Lalu pembangunan di sektor prioritas dan pemulihan ekonomi didukung melalui pembiayaan investasi.