Sri Mulyani Respons Proker Prabowo-Gibran: Sudah Ada

JAKARTA - Menjelang tahun politik, para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) mulai berlomba-lomba memberikan program andalan. Salah satunya adalah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang mengusung program dana abadi pesantren dan KIS lansia.

Menyikapi hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, sebenarnya program-program yang memihak masyarakat telah ditetapkan dalam undang-undang APBN melalui anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) yang tahun ini digelontorkan sebesar Rp487 triliun. Termasuk dana abadi yang menjadi program koalisi Indonesia Maju ini.

“APBN 2024 kan sudah diketok. Mengenai apa program-program, mungkin saya enggak sebut populis, tapi yang pemihakan kepada masyarakat. Itu sudah ditetapkan dalam UU APBN," katanya dalam konpers APBN Kita pada Rabu, 25 Oktober 2023.

• Sandang Status Siaga Darurat Kekeringan, Dispar Bali Optimis Target 4,5 juta Wisman Tercapai
• Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Hotel Mercure Pangkalan Bun, Apa Saja Fasilitasnya?
• Instagram Dituding Jadi Biang Kerok Depresi dan Kecemasan pada Anak

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, dalam kesempatan yang sama mengatakan, program kesehatan untuk lansia sebenarnya sudah tercover dalam program KIS saat ini.

Sehingga untuk lansia dan keluarga tidak mampu itu terkaver dalam daftar penerima program keluarga harapan (PKH) atau Data Terpadu Kesejahteraan sosial (DTKS).

Namun terkait Dana Abadi Pesantren, Kemenkeu menjelaskan, program tersebut sudah masuk dalam Dana Abadi Pendidikan yang tahun ini dianggarkan Rp106,1 triliun.

Adapun total dana abadi yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) saat ini sebesar Rp134,1 triliun. Khusus untuk pesantren, belanja pada 2023 dialokasikan sebesar Rp250 miliar.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan hingga akhir September 2023 negara telah menghabiskan sebanyak Rp1.967,9 triliun untuk belanja negara.

Belanja negara tersebut dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dari belanja pemerintahan atau lembaga dan non pemerintahan.Bendahara negara ini merinci, dari total tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.396,9 triliun atau 62,2% dari total pagu belanja pemerintah pusat di tahun 2023.

Untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) dana yang digelontorkan sebesar Rp669,6 triliun sedangkan belanja non K/L Rp727,3 triliun. Lalu untuk realisasi anggaran hingga akhir September 2023 juga digunakan untuk anggaran Perlindungan sosial, petani, dan UMKM, pendidikan, dan infrastruktur meliputi PKH menghabiskan Rp18,5 triliun, kartu sembako Rp29,8 triliun dan PBI JKN Rp34,7 triliun.

Lalu untuk bansos pngan pemerintah telah menggelontorkan Rp8,2 triliun, bantuan benih, mulsa dan pupuk organik mencapai Rp1,2 triliun serta bantuan alat dan mesin pertanian Rp574,5 miliar serta bantuan ternak Rp182,5 miliar

Serta untuk pendidikan, realisasi Program Indonesia Pintar menghabiskan Rp8 triliun, Program KIP Kuliah Rp10,8 triliun, BOS (Kemenag) Rp10,2 triliun dan BOPTN Rp4,6 triliun.