Sri Mulyani Rilis Kerangka Panduan ESG, Apa Isinya?

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meluncurkan Kerangka Kerja dan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.

Dalam sesi Policy Dialogue antara Menteri Keuangan dan Resident Representative UNDP Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa kebijakan ESG ini akan menjadi panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur, terutama mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek ESG dan berkelanjutan.

“Implementasi ESG tidak hanya sekali dilakukan dan berhenti, namun ini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan terus diperbaiki untuk menuju pembiayaan yang hijau dan berkelanjutan sebagaimana komitmen Indonesia yang menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan G20” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 November 2022.

• Laba Bersih Jasa Marga (JSMR) Meroket 224 Persen jadi Rp718 Miliar di Kuartal III-2022
• Kini Bisa Diperkirakan Berapa Jet Tempur Siluman J-20 China yang Sudah Dibangun
• Bangkitkan Semangat Kebangsaan di Hari Pahlawan Lewat Pagelaran Sabang Merauke

Menteri Keuangan menambahkan, manfaat dari penerapan ESG ini dalam pengelolaan proyek infrastruktur akan membantu para pemangku kepentingan untuk patuh terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku, meningkatkan dampak positif dari pembangunan infrastruktur, membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih luas, dan juga meningkatkan penerimaan publik terhadap pembangunan proyek tersebut.

Implementasi ESG akan dilakukan secara bertahap hingga 2025 dengan skema pada infrastruktur di sektor perumahan dan sumber daya air yang dimulai pada 2022.

Implementasi awal ini akan melewati berbagai peninjauan sehingga dapat menjadi ruang perbaikan maupun peluang implementasi dalam produk dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas.

Adapun implementasi ESG merupakan salah satu tindak lanjut agenda infrastruktur G20 Presidensi Indonesia dalam infrastruktur berkelanjutan dan Quality Infrastructure Invesment.

• Rayakan 53 Tahun Membangun Industri Properti, Agung Podomoro Gelar Booster Run di Vimala Hills
• Jangan Asal Beli! Ini 7 Makanan yang Tidak Boleh Dibeli Saat Diskon
• 6 Perusahaan IPO di BEI Hari Ini dari Emiten Djarum hingga Sandiaga, Simak Profilnya!

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, hal ini juga menjadi kebijakan implementasi ESG pertama kali yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.

“Inisiatif ini juga mencerminkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, resilient, inklusif, dan transparan di Indonesia, terutama pada bidang pembiayaan infrastruktur,” tutup Luky.