Sri Mulyani Sebut Financial Track G20 Dorong Pemulihan Ekonomi Melalui Fiskal dan Moneter
kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat.
Nasional
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan salah satu fokus pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 adalah financial track sebagai upaya untuk menghadapi COVID-19.
Oleh sebab itu, wanita yang biasa disapa Ani ini mengatakan bahwa semua negara melakukan kebijakan bersama-sama untuk menangani pandemi dan mengembalikan perekonomian agar pulih kembali.
“Dukungan kebijakan perekonomian dan keuangan terutama di bidang fiskal, moneter, dan regulasi di bidang sektor keuangan perlu dilakukan dan terus dilakukan,” jelasnya dikutip dari siaran pers di laman resmi Kementerian Keuangan, Senin 23 November 2020.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Ia menyatakan, meskipun pada kuartal ketiga banyak perekonomian di negara G20 sudah menunjukkan adanya pembalikan, namun itu masih sangat awal dan masih sangat rapuh.
Dengan begitu, kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan sampai ekonomi betul-betul pulih secara kuat.
“Dalam financial track juga dibahas mengenai pembiayaan dari vaksin COVID-19 yang tentu memakan resources yang sangat besar. Dalam hal ini dibahas mengenai bagaimana negara-negara terutama negara berkembang bisa mendapatkan akses vaksin,” tambah Menkeu.
Ani menekankan pentingnya peranan lembaga multilateral dalam memberikan dukungan pendanaan bagi negara-negara berkembang atau negara miskin untuk mendapatkan vaksin.
Ia juga menyebut bahwa akses terhadap vaksin ini penting karena tidak akan ada pemulihan ekonomi di seluruh dunia sampai seluruh negara mendapatkan akses vaksin.