Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Nasional

Sri Mulyani Sebut Perlu Triliunan Dolar AS untuk Atasi Perubahan Iklim

  • Pendanaan tersebut diharapkan berasal dari kolaborasi antara pemerintah negara-negara, lembaga keuangan multilateral, investor swasta, dan filantropi

Nasional

Distika Safara Setianda

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berketahanan, dunia perlu memobilisasi dana hingga triliunan dolar Amerika Serikat (AS). 

Pendanaan tersebut diharapkan berasal dari kolaborasi antara pemerintah negara-negara, lembaga keuangan multilateral, investor swasta, dan filantropi.

“Kita harus memobilisasi dan mengarahkan triliunan dolar AS untuk memerangi perubahan iklim dan mendorong pembangunan yang berketahanan,” ujar  Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Amerika Serikat, dikutip dari Antara, pada Senin, 6 Mei 2024.

Business session tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang diselenggarakan pada 2-5 Mei 2024.

Dalam kesempatan itu, Menkeu menyampaikan apresiasi kepada Bank Pembangunan Asia (ADB) atas dukungan berkelanjutan yang diberikan kepada Indonesia melalui berbagai kemitraan di bidang pembangunan. Sri Mulyani mengungkapkan, ADB terus berupaya menangani masalah penting seperti perubahan iklim, kesehatan, kesetaraan gender, pendidikan, dan ketahanan pangan.

“Kawasan ASEAN terus menjadi bright spot bagi perekonomian dunia, terutama didorong oleh permintaan domestik dan inflasi yang moderat. Dia juga menambahkan, posisi fiskal juga relatif hati-hati, terutama bagi Indonesia yang sedang menjalani konsolidasi fiskal pasca ekspansi di masa pandemi,” tukas dia.

Namun, tidak hanya tantangan ekonomi yang dihadapi ASEAN dan dunia, tetapi juga masalah perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan investasi keuangan yang besar serta operasi yang efektif.

“Perubahan iklim adalah tanggung jawab kita bersama. Itu sebabnya ADB harus bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta, filantropis, dan sumber keuangan lainnya untuk menciptakan blended finance yang paling efektif,” katanya.

Menkeu turut mendukung reformasi ADB agar menjadi bank pembangunan multilateral yang lebih besar, lebih baik, dan lebih efektif. Lebih besar artinya memiliki kemampuan finansial yang lebih banyak melalui optimalisasi yang seimbang.

ADB telah meningkatkan komitmennya dengan menyediakan dana sebesar US$100 miliar untuk pembiayaan iklim bagi negara-negara berkembang anggotanya untuk periode 2019 hingga 2030. Dana tersebut diharapkan akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek iklim yang tidak hanya berkualitas tetapi juga efektif.

“Persoalannya kini lebih pada persiapan proyek yang berkualitas dan efektif,” kata Sri Mulyani.