Sri Mulyani Sebut Tiap Tahun Negara Habiskan Rp20 Triliun untuk Atasi Bencana

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp20 triliun setiap tahun untuk dana mitigasi bencana.

"Sekarang ini kita sedang terus menerus untuk memperkuat pooling fund karena setiap tahun, biaya dari bencana-bencana ini bisa mencapai Rp20 triliun lebih per tahunnya," katanya dalam Youth Camp for Future Leader on Environment, Senin, 15 November 2021.

Bendahara Negara menegaskan bahwa anggaran tersebut digelontorkan sebagai risiko perubahan iklim dan juga letak geografis Indonesia yang berada di ring of fire atau pusaran titik gunung berapi.

Data Bank Dunia tahun 2018 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 12 dari 35 negara yang rentan terhadap bencana sebab Indonesia diapit dua benua dan dua samudera, serta tempat bertemunya tiga lempeng besar dunia.

"Karena Indonesia adalah negara yang di dalam ring of fire, 90 persen bencana Indonesia berasal dari hidrometeorologi, seperti puting beliung, longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan. Ini menjadi sesuatu yang menimbulkan dampak pada masyarakat, sosial, ekonomi," kata Sri Mulyani.

Perlu Pembiayaan

Sri Mulyani mengatakan bahwa sejak tahun 2018 pemerintah telah meluncurkan pooling fund, sebuah sistem yang dibangun untuk menciptakan kepastian untuk penarikan dananya dan untuk membantu masyarakat.

• Kenalan Dengan Anak Menlu Yang Jadi Presdir Bank Aladin Syariah
• Flu Burung Kembali Menyebar di Eropa dan Asia, Bisa Menular ke Manusia
• Clubhouse Luncurkan Fitur Bahasa Indonesia dan Siapkan Bahasa Jawa

Pemerintah juga sedang mengumpulkan dana dengan suatu mekanisme menghitung risiko. Ketika suatu daerah mengalami bencana dan membutuhkan dana segera, pooling fund dapat ditarik untuk melakukan mitigasi.

Pooling fund bencana ini dikelola satu pintu dengan dana lingkungan hidup oleh Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BLU BPDLH).

BLU sebagai agen pemerintah berperan sentral dalam percepatan layanan publik dan katalisator pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Sri Mulyani mengatakan, peran strategis BLU akan terus didorong untuk dapat menjadi lokomotif pemulihan ekonomi, mengembangkan aktivitas bisnisnya secara fleksibel, terus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitasnya agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

“BPDLH adalah BLU yang menjadi pusat pembiayaan untuk mengelola hutan terutama, tapi juga program konservasi. Tujuannya untuk mendapatkan dana-dana green finance yang berasal dari seluruh dunia dan kemudian melakukan kegiatan seperti menyelamatkan hutan, konservasi lingkungan," terang Sri Mulyani.

Dia menambahkan, pemerintah juga membentuk Sustainable Development Goal Indonesia One untuk membantu membiayai perubahan iklim.

SDG Indonesia One merupakan platform kerja sama pendanaan terintegrasi yang dikelola PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan mengkombinasikan dana publik dan dana swasta melalui skema blended finance.

Dana tersebut dipakai untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berorientasi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tanah air.

Dalam platform ini, ada dari filantropi global, seperti Bloomberg yang sekarang mengkontribusikan untuk menanam mangrove di Indonesia.

Kemudian ada juga Rockefeller, bos Amazon Jeff Bezos, dan juga pihak lainnya, serta lembaga-lembaga multilateral, seperti Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

Sementara dari dukungan internasional, terdapat Green Climate Fund (GCF) yang merupakan entitas pelaksana mekanisme keuangan UNFCCC yang didirikan Conference of Parties (COP) tahun 2010.

GCF diperuntukkan bagi negara berkembang dan berpotensi membantu Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) tanpa membebani APBN.

"SDG Indonesia One adalah platform dimana PT SMI kemudian bekerja dengan banyak sekali pihak," ungkap Sri Mulyani.*