Sri Mulyani Suntik BUMN Bio Farma Rp2 Triliun Demi Vaksin
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menyuntik modal Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi PT Bio Farma (Persero) senilai Rp2 triliun untuk pengadaan vaksin.
Industri
JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal menyuntik modal Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Farmasi PT Bio Farma (Persero) senilai Rp2 triliun untuk pengadaan vaksin.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta menyatakan tahun ini pihaknya akan menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp2 triliun untuk Bio Farma.
Isa mengatakan rencana penyuntikan dana muncul ketika Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, dan Komisi XI DPR RI melakukan kajian sehingga ditemukan adanya urgensi untuk menambahkan modal ke Bio Farma.
“Waktu hari-hari terakhir diskusi di Banggar DPR RI muncul usulan untuk menambahkan PMN bagi Bio Farma Group,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat, 6 November 2020.
- 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
- PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
- Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
- Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
- IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC
Isa menuturkan suntikan dana tersebut akan dialokasikan dalam bentuk PMN dalam rangka pengadaan obat-obatan, vaksin COVID-19, dan pengembangan sarana prasarana kesehatan.
“Itu yang kita kaji. Kita sudah pertimbangkan dan sejauh ini positif, bahkan kita pertimbangkan untuk mempercepatnya,” ujarnya.
Isa menjelaskan PMN sebesar Rp2 triliun diberikan sepenuhnya kepada Bio Farma sehingga pemerintah menyerahkan kewenangan kepada Bio Farma untuk menentukan cara membagi dana tersebut kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk (KAEF) dan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF).
“Mengenai komposisi saya tidak ingat persis ke Bio Farma berapa, Kimia Farma berapa. Tapi secara umum project itu di induk Bio Farma yang di dalam ada Kimia Farma dan Indofarma,” jelasnya.
Meski hanya tersisa dua bulan lagi, namun ia optimistis PMN untuk Bio Farma dapat ditambahkan ke dalam APBN 2020. Sehingga, hal itu dapat mendorong penanganan COVID-19.
“Kalau memungkinkan kita tambahkan ke APBN 2020 karena memang relevan dengan penanganan COVID-19 sehingga mungkin kita ajukan ke 2020. Tinggal dua bulan tapi rasanya bisa cukup di-manage,” tegasnya. (SKO)