Dana PEN 2021 Naik Jadi Rp403,9 Triliun

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 bakal melebar ke Rp403,9 triliun dari pagu sebelumnya Rp372,3 triliun.

Seperti sebelumnya, anggaran PEN tersalurkan melalui enam bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/L dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea

“Sesudah presiden menetapkan vaksinasi akan dilaksanakan secara gratis, anggarannya bisa lebih dari Rp74 triliun hanya untuk vaksin. Belum persoalan yang harus ditangani,” kata Sri Mulyani dalam webinar, Senin, 4 Januari 2020.

Rinciannya, bidang kesehatan mendapat alokasi Rp25,4 triliun, plus terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Earmark 2020 Rp47,07 triliun.

Anggaran tersebut mendanai pengadaan vaksin COVID-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboraturium litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS keperluan bagi PBPU/BP.

Pada bidang perlindungan sosial, tersedia dana senilai Rp110,2 triliun yang fokus pada program keluarga harapan (PKH) bagi 10 juta KPM.

Serta kartu sembako Rp200 ribu per KPM, prakerja Rp10 triliun, dana desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan Rp200 ribu per KPM selama enam bulan.

Selanjutnya, di bidang sektoral K/L dan pemda pemerintah mengalokasikan Rp184,2 triliun untuk sektor pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK. Kemudian, pinjaman ke daerah, padat karya K/L, kawasan industri, dan cadangan belanja PEN.

UMKM, Insentif Usaha, dan PMN

Tak ketinggalan, insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan pembiayaan korporasi mendapat Rp63,84 triliun. Fokus anggarannya pada subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, dan cadangan pembiayaan PEN.

Kemudian, juga digunakan untuk PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI). PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti PT Hutama Karya, PT ITDC, PT Pelindo III, dan PT KIW, serta penjamian backstop loss limit.

Terakhir adalah insentif usaha sebesar Rp20,26 triliun. Meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, dan pengembalian pendahuluan PPN.

Sebagai informasi, realisasi anggaran PEN 2020 per 31 Desember 2020 terserap sebesar Rp579,78 triliun atau 83,4% dari pagu Rp695,2 triliun.

Realisasi tersebut meliputi bidang kesehatan Rp63,51 triliun dari pagu Rp99,5 triliun, perlindungan sosial Rp220,39 triliun dari pagu Rp230,21 triliun. Serta sektoral K/L dan pemda Rp66,59 triliun dari pagu Rp67,86 triliun.

Serapan di bidang UMKM senilai Rp112,44 triliun dari pagu Rp116,31 triliun, pembiayaan korporasi Rp60,73 triliun dari pagu Rp60,73 triliun, dan insentif usaha Rp56,12 triliun dari pagu Rp120,61 triliun.