<p>Pada 16 Agustus tim peneliti di Rumah Sakit Darurat Corona (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta telah selesai melakukan uji klinis kandidat imunomodulator yang berasal dari tanaman herbal asli Indonesia untuk pasien Covid-19/ Sumber: lipi.go.id</p>
Nasional

Sri Mulyani Tambah Insentif untuk 23.000 Nakes Baru Senilai Rp1,08 Triliun

  • Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan tambahan insentif Rp1,08 triliun untuk sekitar 23.000 tenaga kesehatan (nakes).
Nasional
Laila Ramdhini

Laila Ramdhini

Author

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan tambahan insentif Rp1,08 triliun untuk sekitar 23.000 tenaga kesehatan (nakes). Tenaga kesehatan ini terdiri atas 3.000 dokter dan 20.000 perawat yang akan direkrut guna menghadapi pandemi COVID-19.

“Insentif tenaga kesehatan diberikan tambahan karena Rumah Sakit darurat membutuhkan tenaga dokter dan tenaga kesehatan. Insentifnya harus disediakan, maka kami menambahkan Rp1,08 triliun,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara, Minggu, 18 Juli 2021.

Insentif dari anggaran tambahan Rp1,08 triliun tersebut akan melengkapi anggaran insentif sebelumnya Rp17,3 triliun sehingga total insentif kepada nakes sebesar Rp18,4 triliun.

“Nanti percepatan untuk pencairan Bapak Menteri Kesehatan yang bisa menjelaskan, tapi kita sudah sediakan anggarannya,” kata Bendahara Negara itu.

Sri juga menjelaskan Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,17 triliun untuk pengadaan obat dan vitamin yang akan dibagikan gratis kepada pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri di rumah. 

"Anggaran ini tadinya hanya sebesar Rp770 miliar. Kemudian ditambah sebesar Rp400 miliar. Ini paket obat yg untuk isolasi mandiri, beda dengan di perawatan di RS,” ujarnya.

Sedangkan untuk anggaran konversi gedung menjadi rumah sakit darurat seperti Wisma Haji di Pondok Gede Jakarta, kemudian di Surabaya, Boyolali, Bandung dan Yogyakarta, akan mencapai Rp2,75 triliun.

"Bapak Menteri Kesehatan dan jajaran membangun berbagai pusat rumah sakit darurat di dalam mengantisipasi kenaikan jumlah COVID-19 ini," kata Menkeu.