Sri Mulyani Tolak Terlibat Pembahasan Anggaran dengan Pemerintahan Baru

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menegaskan pentingnya sinkronisasi anggaran antara pemerintahan saat ini dan pemerintah yang akan datang.

Namun, Sri Mulyani enggan terlibat secara langsung dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah baru.

Pernyataan tersebut dilontarkan setelah pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin, 19 Februari 2024. “Memang tidak terhindarkan, itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang,” kata Sri Mulyani, dikutip dari Antara.

• Mega Korupsi PT Timah (Part 1): 6 Tahun, Pendapatan TINS Capai Rp76,4 T, Tapi Laba Bersihnya Cuma Rp1,2 T
• Mega Korupsi PT Timah (Part 2): Saat Pendapatan Capai Rekor di Tahun Politik, Laba Perusahaan Justru Tekor
• Saham Petrindo Jaya (CUAN) Melesat Nyaris 20 Persen Usai Peroleh Kredit dari BBNI

Sri Mulyani juga mengungkapkan ia telah memberikan beberapa laporan kepada Jokowi, termasuk mengenai pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain itu, ia juga menerima arahan khusus dari Jokowi mengenai penyesuaian anggaran, terutama dalam menghadapi masa transisi pemerintahan agar berjalan lancar.

Alasan Tidak Ikut Dalam Sinkronisasi Anggaran

Sri Mulyani menekankan fokusnya saat ini mengurus Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dan ia menolak untuk terlibat dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah yang akan datang.

“Nanti itu Bapak Presiden lah, ya. Aku enggak (ikut) lah, aku ngurusin APBN aja,” jelas dia.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengadakan pembahasan mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025. Ini merupakan langkah awal dalam penyusunan APBN 2025. Melalui unggahan di akun media sosial Instagram pribadinya, Sri Mulyani menyampaikan pihaknya meminta agar pembahasan mengenai KEM-PPKF semakin diperinci.

“Khususnya, agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental, juga berbagai harapan dari masyarakat Indonesia,” ungkap Sri Mulyani, dalam unggahan Instagram pribadi, dikutip pada Rabu, 15 Februari 2024.

• Stasiun Whoosh Tegalluar Tingkatkan Layanan Intermoda untuk Kemudahan Penumpang
• UMKM Ini Ekspor Lilin Aromaterapi hingga Raup Omzet Rp700 Juta Berkat Pendampingan LPEI
• Perbankan Jadi Kontributor Utama Pendanaan Fintech Lending, Porsinya Capai 50 Persen

Pembahasan KEM-PPKF ini dilakukan oleh Sri Mulyani beserta Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dan jajaran pimpinan eselon I pada Selasa, 13 Februari 2024 lalu. Bendahara Negara ini juga menekankan APBN akan terus diperbaiki secara optimal sebagai alat utama untuk menghadapi berbagai tantangan dalam pembangunan Indonesia.

Seperti yang sudah diketahui, APBN 2025 akan menjadi yang terakhir disusun oleh pemerintahan Jokowi. Kabinet dan presiden yang terpilih kemudianlah yang akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaannya.