Sri Mulyani Ungkap Pensiun Dini PLTU Masih Temui Banyak Hambatan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih menemui kendala untuk melaksanakan program pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara.

Menurut dia, biaya pensiun dini PLTU akan berimbas pada neraca keuangan PT PLN (Persero). Maka saat ini pemerintah masih menghitung ulang dan mengidentifikasi PLTU mana saja yang akan dipensiunkan.

"Jika batu bara ini dipensiunkan, maka menjadi aset terdampar (stranded asset) yang akan menjadi neraca, kemudian memiliki ekuitas yang perlu diisi lagi dengan energi terbarukan, yang membutuhkan Capex," katanya dalam acara Indonesia Sustainability Forum 2023 Gala Dinner pada Kamis, 7 September 2023.

• Agincourt Resources Raih TrenAsia ESG Award 2023 Predikat Action  Gold
• Setengah Miliarder Kripto di Dunia Miliki Bitcoin sebagai Investasi
• Apple Dikabarkan Akan Ganti Manusia dengan AI pada Posisi Customer Support di Twitter dan YouTube

Masalah lain yang timbul adalah pemerintah juga harus putar otak untuk mencari sumber energi lainnya mengisi kekosongan ketika PLTU batu bara jika sudah tiada.

Aset yang mangkrak bagi PLN, juga menjadi pertimbangan pemerintah. Sri Mulyani mengatakan, ketika aset itu sudah tak bisa digunakan, maka pemerintah harus mengisinya dengan membangun energi terbarukan.

Saat ini terus menjajaki hal tersebut, ada dua pembangkit listrik, yakni PLTU Cirebon-1 dan PLTU Pelabuhan Ratu. Pensiun dini ini didanai lewat mekanisme Energy Transition Mechanism (ETM).

Nantinya PLTU Cirebon-1 masuk ke dalam daftar proyek percontohan atau test case pensiun dini yang dipilih oleh Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB).

Salah satu PLTU yang akan dipensiunkan adalah PLTU Cirebon. Menurutnya, butuh dana sekitar US$300 juta atau sekitar Rp4,59 triliun sendiri untuk memensiunkan pembangkit tersebut. PLTU Cirebon yang berkapasitas 660 megawatt itu, mampu menekan emisi karbon dioksida hingga 4,4 juta giga ton bila dipensiunkan.