Sssttt… Ada Aroma Politik yang Kental dalam Perombakan Direksi BNI?

JAKARTA – Perombakan jajaran direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk alias BNI sebetulnya masih menimbulkan tanda tanya. Apakah pencopotan tujuh direksi itu karena alasan kinerja yang jeblok atau justru lebih kental aroma politisnya?

Yang pasti, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membongkar alasan pencopotan Direktur Utama BNI Herry Sidharta dan diganti dengan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Royke Tumilaar.

Menurut Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga, bahwa penunjukkan Royke Tumilaar sebagai Dirut BNI diharapkan mampu membawa perusahaan negara ini untuk bersaing di kancah global.

“Tantangan BNI ke depan kan Pak Erick sudah bilang, BNI akan go global,” ujar Arya, Rabu, 2 September 2020.

• 11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun
• PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun
• Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea
• Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown
• IPO Akhir Juni 2021, Era Graharealty Dapat Kode Saham IPAC

Menteri BUMN Erick Thohir selaku perwakilan pemerintah sebagai pemegang saham pengendali BNI resmi merombak jajaran direksi bank pelat merah tersebut. Keputusan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BNI di Jakarta, Rabu, 2 September 2020.

Dalam menjawab tantangan itu, menurut Arya, Royke Tumilaar merupakan sosok yang sangat kompeten di bidang perbankan dan keuangan untuk membawa BNI bersaing di level internasional.

Hanya saja jika ditelusuri, BNI sebenarnya justru lebih unggul dalam hal ekspansi kantor cabang luar negeri (KCLN) dibandingkan dengan saudara-saudara kandungnya di himpunan bank-bank milik negara (Himbara). Apalagi dilihat dengan usia bank yang juga sudah cukup bangkotan di industrinya itu.

Jawara Ekspansi Global

Dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), BNI menjadi jawara pemilik KCLN terbanyak di antara bank-bank lokal lainnya. BNI memiliki tujuh kantor cabang luar negeri, satu kantor perwakilan bank umum, satu kantor fungsional, dan enam anjungan tunai mandiri (ATM).

Tujuh KCLN itu berada di New York Amerika Serikat (AS), London Inggris, Tokyo Jepang, Singapura, Seoul Korea Selatan, dan dua kantor di Hong Kong. Kemudian, satu kantor perwakilan bank umum di Yangon Myanmar dan kantor fungsional di Osaka Jepang.

Sementara Bank Mandiri hanya memiliki lima KCLN yakni di Dili Timor Leste, Cayman Islands, Singapura, Hong Kong, dan Shanghai China. Satu kantor kas Bank Mandiri di Dili Timor Leste dan 10 ATM yang semuanya berada di Timor Leste.

Saudara sekandung lainnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk alias BRI hanya memiliki tiga KCLN dan tiga kantor cabang pembantu luar negeri (KCPLN). KCLN BRI berada di Singapura, New York AS, dan Cayman Islands sedangkan tiga KCPLN berada di Timor Leste.

Saat ditengok lebih dalam, BNI memang menjadi pemain utama bisnis perdagangan dan pembayaran internasional di industri perbankan Indonesia. Keberadaan kantor cabang itu tidak sekadar memberikan keunggulan terhadap bisnis international banking BNI, tapi juga berkontribusi terhadap laba bersih perseroan dari bisnis internasional selama 2019, yang tumbuh 84,6% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sampai dengan saat ini BNI telah memberikan pinjaman kepada kurang lebih 300 perusahaan Indonesian Related dengan total pinjaman mencapai US$1,26 miliar. BNI juga memberikan dukungan terhadap perusahaan-perusahaan lokal yang ingin ekspansi di kancah global.

Kinerja vs Politik BNI

Kemudian jika dilihat lagi, ada dua alasan utama Erick membongkar jajaran direksi BNI yakni penyegaran dan kekompakan. Penyegaran yang dimaksud Erick adalah punggawa-punggawa baru yang didorong harus mampu menggenjot kinerja emiten bersandi saham BBNI itu.

Akan tetapi kalau dilihat dari performa, direksi BNI bukankah baru saja dirombak dalam RUPS Tahunan perseroan pada 20 Februari 2020. Atau Kementrian BUMN salah memilih orang pada waktu itu, atau ada apa sebenarnya. Herry Sidharta dan jajaran direksi ketika itu baru menduduki kursi Dirut BNI kurang lebih tujuh bulan.

Kalaupun harus diganti jika merunut kepada kinerja atau performa direksi, bukankah harus dilihat dalam periode satu tahun fiskal. Atau, kalaupun dipaksa diganti karena kinerja bank yang buruk, pergantian bisa dilakukan pada Februari tahun depan. Karena kinerja satu tahun buku sudah kelihatan perubahannya.

“Tidak ada yang spesial di dalam penugasan ini. Cuma memang dari pemegang saham tentunya menginginkan adanya suatu perubahan-perubahan dengan tingkat ekspektasi tertentu supaya BNI bisa menjadi kebanggaan yang punya kekuatan dalam transaksi luar negeri, alternative funding, inovasi funding lainnya, yang menjadi kekuatan dari BNI selama ini,” kata Royke Tumilaar sesaat setelah dirinya diumumkan sebagai Dirut BNI yang baru.

Terpukul Corona

Dari sisi performa, Peneliti Institure for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto menilai kinerja nyaris seluruh perbankan di Tanah Air tengah terpukul pandemi COVID-19.

Bahkan dari laporan keuangan semester I-2020, laba bersih BNI memang turun 41,6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laba PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk alias BTN juga turun 41,24%, lalu BRI turun 36,9%, dan Bank Mandiri turun 23,9%. (Simak kinerja Himbara di sini)

Tapi jika ditengok dari sisi penyaluran kreditpun, BNI masih inline dengan saudara-saudaranya di bank BUMN. Apalagi dengan angka penyaluran kredit BNI yang tumbuh 5%, atau di atas Bank Mandiri 4,38%, BRI 5,23% dan BTN yang terendah dengan 0,32% atau nyaris flat.

Secara industri, laba perbankan memang turun 20,29% pada semester I-2020, sementara kredit tumbuh 1,49%, dan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 7,95%. Data tersebut mencerminkan bahwa BNI dan bank BUMN lain masih menjadi motor pertumbuhan di perbankan Tanah Air, sesuai dengan arahan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi.

Sementara itu, dari sisi kualitas aset, sebenarnya BNI lebih unggul daripada bank BUMN lainnya. Rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) gross di BNI berada pada level 3%. Sementara itu, BTN mencatatkan NPL 4,71%, Bank Mandiri 3,3% dan BRI 3,13%.

Kredit Korporasi

Lalu, apakah dengan masuknya bankir-bankir Bank Mandiri yang memiliki latar belakang kredit korporasi juga menandakan bahwa pemerintah ingin menggenjot corporate banking BNI. Namun, benarkah kinerja kredit korporasi BNI jeblok?

Coba diselisik dari komposisi penyaluran dana BNI yang didominasi oleh kredit korporasi. Tercatat, sebanyak 54,4% dari total kredit BNI yang mencapai Rp576,77 triliun per Juni 2020 mengalir ke segmen koporasi. Rinciannya, sebanyak 34% merupakan korporasi swasta dengan realisasi sebesar Rp196,32 triliun per semester I-2020 dan tumbuh 12,6% yoy.

Sementara sisanya, sebanyak Rp117,79 triliun merupakan kredit korporasi BUMN dengan pertumbuhan mencapai 6,1% yoy. Tingkat kesehatan kredit korporasi di BNI juga bisa dibilang oke dengan NPL sebesar 2,2%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan segmen lain.

Eko menilai agenda pengangkatan sederet bankir BNI tersebut lebih kuat dilatarbelakangi oleh faktor koordinasi dan jaringan. Hal itulah yang memungkinkan kecepatan untuk bekerja sama.

“Artinya, masing-masing individu sudah saling mengetahui karakternya. Kalau kemudian strateginya hanya didominasi oleh orang-orang yang sudah saling kenal, namanya bukan kolaborasi lagi,” tegasnya.

Pernyataan itu bukanlah isapan jempol belaka. Erick Thohir memang mengungkapkan alasan kedua selain penyegaran dalam pengangkatan direksi BNI adalah faktor kekompakan.

Erick ingin agar ada keselarasan antara direksi dan komisaris perusahaan pelat merah, termasuk BNI. Nah, di jajaran komisaris ternyata ada Mantan Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo yang merupakan bekas Dirut Bank Mandiri. Agus Marto yang menjabat sebagai Komisaris Utama BNI diharapkan bakal kompak dengan Dirut Royke Tumilaar sebagai sesama alumnus Mandiri.

Di sinilah kabarnya kunci kekompakan itu yang dimaksud Menteri BUMN. Tujuh bulan menjabat, Herry Sidharta dan Anggoro Eko Cahyo yang tidak lolos dalam fit and proper test Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan putra asli BNI, dikabarkan berbuat gaduh di internal perusahaan negara itu.

Menurut sumber TrenAsia.com di BNI dan pemerintahan, sumber kegaduhan itu bermula dari keputusan BNI saat membantu PT Bank Bukopin Tbk. Ketika itu kabarnya, OJK meminta bantuan pemerintah melalui Bank BNI untuk membantu menyelamatkan Bank Bukopin.
Ketika itu ada kabar, ada sekitar 6 bank yang harus segera dibantu, salah satunya Bank Bukopin, harus segra dibantu agar tidak menimbulkan gangguan sistemik terhadap industry perbangkan. Saat itulah mencuat perbedaan pandangan di tubuh BNI.
Konon saat rapat Dirut Herry Sidharta memutuskan akan membantu Bukopin. Namun, wadirut kala itu Anggoro yang kabarnya di back up Komisaris Utama, menolak untuk masuk ke Bank Bukopin. Bahkan, kabarnya fakto ini yang menjadi batu ganjalan Anggoro untuk lolos dalam fit and propert tes OJK.
Ketidakkompakan itupun merembet hingga isu wewenang OJK yang akan dikembalikan di bawah Bank Indonesia (BI). Bahkan, sejumlah bos bank pelat merah yang merupakan alumnus Bank Mandiri, sebagian juga sudah mendukung kembalinya wewenang OJK di bawah BI. Sebagai informasi, selain bekas Dirut Bank Mandiri, Agus Marto juga merupakan mantan Gubernur BI dan Menteri Keuangan.
Kemudian situasi di BNI terlihat makin runyam. Jajaran Direksi BNI yang disebut berkelompok dengan Herry Sidarta bersebrangan dengan kubu direksi di bawah kendali Agus Marto. Kondisi yang pada akhirnya membuat Herry CS di ganti.
Herry Sidarta dianggap sebagai pihak yang tidak setuju untuk masuk ke Bukopin. “Padahal, justru Dirut BNI lah yang memutuskan untuk masuk ke Bukopin,” sebut satu sumber di BNI.

Himpunan Bank Mandiri

Dari sisi perubahan direksi di tubuh BNI, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah menilai keputusan Erick dalam menempatkan para bankir Mandiri tersebut kurang tepat. Piter juga sempat berseloroh, jika semua bankir Mandiri ditempatkan pada setiap bank pelat merah, maka himpunan bank milik negara (Himbara) pun bisa berubah nama menjadi himpunan bank milik Mandiri (Himbiri).

“Buktinya mana? Apa yang menjadi tolok ukur bahwa pejabat Bank Mandiri jauh lebih baik daripada SDM di bank BUMN lainnya?” tanya Piter.

Selain itu, yurisprudensi ini bisa menjadi pandangan bahwa tak ada kader potensial dari bank milik pemerintah yang lainnya. Kondisi ini sebetulnya bisa juga tidak bagus untuk perkembangan sumber daya manusia perbankan itu sendiri.

Apalagi dengan munculnya persepsi bahwa karier tertinggi mereka di Bank BNI bisa jadi hanya satu level di bawah direksi. Atau, mungkin saja menjadi lebih parah lagi, karyawan bisa bersikap apatis. “Jangan-jangan kalau mereka bekerja keras, yang akan dapat nama direksi dari Mandiri.” Seloroh satu sumber.

Jadi, bagaimana menurut Anda, perombakan jajaran direksi BNI ini lebih kental upaya perbaikan kinerja atau justru sangat kental aroma pertarungan politik? Semoga saja BNI tak terpengaruh politisasi para pemegang saham mayoritas bank itu. Dan BNI benar-benar seperti yang disampaikan Royke saat terpilih, akan bertanggung jawab membawa bank ini menjadi lebih baik lagi dari pada kondisi saat ini. (SKO)