Subsidi dan Kompensasi Energi Sudah Telan Rp156,9 Triliun hingga Agustus 2023

JAKARTA  - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan subsidi dan kompensasi energi hingga Rp156,9 triliun hingga Agustus 2023.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati merinci, realisasi subsidi dan kompensasi untuk BBM mencapai Rp61,4 triliun untuk 10,224 ribu Kilo liter (KL) lalu untuk listrik menelan anggaran sebesar Rp54 triliun untuk 39,3 juta pelanggan.

“Belanja non KL ini terutama utuk membayar subsidi dan kompensasi BBM, listrik, lPG 3kg hingga prakerja atau 47,3 persen," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita pada dilansir Kamis, 21 Agustus 2023.

• PANI Resmi Kantongin Restu Untuk Right Issue
• Dilarang Prancis, iPhone 12 Update Perangkat Lunak agar Diizinkan Beredar
• Sri Mulyani: Kemenkeu Harus Beradaptasi pada Perubahan

Bendahara negara ini menjelaskan, sedangkan realisasi pembayaran subsidi LPG 3kg sebesar Rp41,5 triliun untuk 4,7 juta metrik ton.

Sedangkan untuk listrik bersubsidi 132,4 ribu unit rumah dengan dana yang digelontorkan Rp539,8 miliar. Hal ini diakui telah dinikmati langsung oleh masyarakat dalam bentuk harga-harga energi yang tidak mengalami kenaikan, meski dinamika dunia tidak tentu.

Surplus APBN

Adapun Kementerian Keuangan mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Agustus 2023 surplus sebesar Rp147,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 0,70% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga Agustus telah mencapai Rp 1,821 triliun atau sudah 74% dari target APBN secara your on year YoY naik 3,2%. Pendapatan itu berasal dari pajak, bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sedangkan untuk belanja negara pemerintah telah melontarkan sebanyak 54,7% dari pagu atau Rp 1,674 triliun. Dan keseimbangan primer kita juga dalam posisi surplus Rp422,1 triliun.

Bendahara negara ini mengatakan pendapatan dan belanja negara temu positif hal ini didukung oleh momentum pemulihan ekonomi dan melindungi masyarakat namun tetap perlu mewaspadai terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang tak menentu.