Subsidi Upah Diklaim Efektif Jaga Konsumsi Rumah Tangga Agar Tidak Tersungkur

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengucurkan dana Rp8 triliun untuk program bantuan subsidi upah (BSU). Bantuan ini menyasar 8 juta pekerja yang terdampak akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Randy menilai strategi yang dijalankan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tersebut jitu untuk menjaga konsumsi rumah tangga masyarakat menengah ke bawah. Melalui BSU itu, Yusuf meyakini pemulihan ekonomi Indonesia di kuartal IV-2021 bisa terpacu secara maksimal.

“Saya kira belajar dari pengalaman tahun lalu, bantuan jenis ini yang dapat menjaga kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah daya belinya terjaga. Ini penting karena proporsionalitas dari konsumsi yang mereka lakukan,” ujar Yusuf kepada Trenasia.com, Jumat, 23 Juli 2021.

• Melesat 90 Persen, Agung Podomoro Land Catat Marketing Sales Rp1 Triliun di Semester I-2021
• Harga Emas Hari Ini: Stagnan di Akhir Pekan
• Bukan Karena Pandemi, Ritel Grosir Hypermarket dan Supermarket Sudah Babak Belur Sejak 2019

Subsidi ini bakal menyasar pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja atau dirumahkan karena PPKM Level 4. Setiap pekerja dengan kriteria gaji di bawah Rp3,5 juta bakal menerima subsidi Rp500.000 dalam dua bulan ke depan.

Meski begitu, Sri Mulyani masih harus mencari penyelesaian akar masalah pasca subsidi ini selesai dikucurkan. Yusuf mengatakan masalah penting yang mesti digodok pemerintah dari sekarang adalah penyediaan lapangan kerja baru untuk meredam angka pengangguran.

Mengurangi jumlah pengangguran, kata Yusuf, secara langsung punya efek lanjutan jangka panjang untuk mengungkit konsumsi rumah tangga masyarakat. Dalam hal ini, peranan investasi bisa menjadi solusi untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat terdampak COVID-19.

“Tentu saja bisa menjadi upaya yang membuka pasar tenaga kerja baru di Indonesia,” ucap Yusuf.

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menargetkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia ditekan hingga 5,5%-6,3% pada 2022.

Dengan target TPT 5,5%-6,3% pada 2022, Suharso mendorong sebanyak 2,4 hingga 3 juta orang terserap sebagai tenaga kerja baru.

Kendati demikian, target TPT itu belum melampaui kondisi serapan tenaga kerja sebelum pandemi COVID-19. Pasalnya, BPS mencatat TPT Indonesia pada Agustus 2019 berhasil diredam hingga 5,28% atau setara 7,05 juta orang.

Suharso pun menyebut pengurangan angka pengangguran bakal ditekan secara berkala hingga berhasil melampaui kondisi sebelum pandemi. Hal ini juga dibarengi reformasi struktural untuk memperbaiki kondisi ketimpangan pengupahan di dalam negeri. Dengan begitu, rasio gini di Indonesia diklaim Suharso bisa ikut menurun.

Rasio gini merupakan indikator yang mengukur ketimpangan pendapatan. Rasio gini diukur dengan rentang 0,0-1,0 di mana skor yang mendekati 0 menjadi pertanda semakin sedikit ketimpangan perekonomian terjadi di Indonesia.

BPS melaporkan rasio gini di Indonesia berada pada posisi 0,384 per Maret 2021 atau berkurang 0,001 dibandingkan September 2020 yang sebesar 0,385. Sementara target rasio gini Bappenas di 2022 rasio gini bisa ditekan hingga 0,376-0,378.