Sumbar Beri Perhatian Khusus Terhadap Penanganan Tengkes

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Barat (Sumbar) memberi perhatian tersendiri dengan permasalahan tengkes atau stunting di wilayahnya. Hal itu tak lepas dari upaya mendukung target Indonesia Zero Stunting pada 2030. 

Ketua TP PKK Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ummi Harneli Mahyeldi, mengingatkan para istri kepala daerah dan pengurus berbagai organisasi wanita kabupaten dan kota Sumbar untuk memberikan perhatian lebih terkait kasus tengkes. “Ini demi menuju Indonesia Zero Stunting pada 2030,” ujarnya dikutip dari laman Pemprov Sumbar, Kamis 13 Juli 2023.

Ummi mengatakan upaya pencegahan tengkes telah menjadi agenda Nasional. Menurut dia, pencegahan tengkes bisa dimulai sejak seribu hari pertama kehamilan. Dia menerangkan pemberian makanan bergizi tak harus mahal. “Tak harus daging, tapi pentingnya disiplin makan yang sehat. Karena itu akan berdampak pada tumbuh kembang anak,” ujarnya. 

• Perkara Merek, Astra Honda Motor Digugat Perusahaan Sepeda Amerika
• Guyuran Subsidi KUR Rp450 Triliun Dinilai Matikan Koperasi
• 4 Fakta Menarik Sri Prakash Lohia, Bos Indorama Sekaligus Orang Terkaya ke-4 Indonesia

Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menyatakan prevalensi stunting di Indonesia turun, tapi angka penurunannya masih kecil. Pada Rapat Nasional BKKBN, Februari 2023, prevalensi tengkes di Indonesia dinyatakan turun 24% di tahun 2021 menjadi 21,6% di tahun 2022.

Penurunan angka stunting terbanyak terjadi di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Banten. Dalam forum tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan stunting tidak hanya urusan tinggi badan. 

Keterbelakangan Mental

Dia menyatakan ada hal yang paling berbahaya yaitu rendahnya kemampuan anak untuk belajar, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis. “Target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024. Ini harus bisa kita capai, saya yakin dengan kekuatan kita bersama semuanya bisa bergerak,” ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan infrastruktur dan lembaga yang ada harus digerakkan untuk memudahkan menyelesaikan persoalan stunting.  Sebelumnya, SSGI dilakukan per tiga tahun sekali atau lima tahun sekali. Tapi mulai tahun 2021 dan selanjutnya SSGI akan dilaksanakan setiap tahun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyatakan APBN di tahun 2024 fokus untuk menurunkan angka kemiskinan dan tengkes. Hal itu menyusul pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cukup kuat 5% pada tahun 2022 dan terus terjaga momentumnya di tahun 2023 dan 2024.