Sumbar-BSI Kolaborasi Kembangkan Ekonomi Syariah

PADANG- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) area Padang menjalin kerja sama dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan syariah. Kerja sama ini untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian di daerah tersebut.

Penandatangan kesepahaman dilakukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Kepala Regional CEO III Palembang, PT Bank Syariah Indonesia, Alhuda DJ di Aula Kantor Gubernur, Rabu 6 Oktober 2021.

"Potensi ekonomi syariah di Sumbar sangat besar didukung oleh adat budaya dan agama masyarakat. Dengan kerjasama ini diharapkan bisa mendorong pengembangan sektor tersebut demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Sumbar, Mahyeldi.

Ia mengatakan BSI memiliki aset yang luar biasa besar mencapai Rp250 triliun sementara masyarakat Sumbar yang 98 persen adalah muslim memiliki falsafah hidup Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah yang menjadi potensi pengembangan ekonomi syariah sehingga menjadi "pasangan" yang tepat untuk sama-sama berkembang.

• Cara Login WhatsApp Web di Ponsel Android dan iPhone Tanpa Install Aplikasinya
• Waskita Karya (WSKT) Jual Tol Cibitung ke API sebesar Rp2,44 Triliun
• Bank Raya Bidik Pembiayaan Melalui iGrow Sentuh Rp100 Miliar dalam Setahun

"Kami juga menawarkan kepada BSI untuk berinvestasi di bidang kesehatan dengan membangun rumah sakit serta menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendukung sektor UMKM, pertanian," katanya.

Selain itu koperasi syariah juga berkembang makin pesat di Sumbar sehingga membutuhkan dukungan pendanaan dari perbankan yang basisnya adalah syariah. "Kami berharap BSI juga berperan dalam membantu koperasi syariah di Sumbar," katanya dilansir dari Antara.

Sumbar juga tengah gencar dalam mengembangkan wisata halal. Dana penyokong tentu tidak bisa dari bank konvensional tetapi harus dari bank syariah.

Mahyeldi menyebut saat ini masih ada kendala yang dihadapi dalam pengembangan ekonomi syariah di Sumbar. Kendala itu adalah rendahnya literasi masyarakat sehingga kemauan untuk bertransaksi di bank syariah juga belum terlalu tinggi.

"Ke depan bagaimana kami bisa bersinergi bersama membangun literasi masyarakat sehingga ekonomi syariah terus berkembang pesat," ujarnya.

Sementara itu Kepala Regional CEO III Palembang, PT Bank Syariah Indonesia, Alhuda DJ mengatakan kesepahaman yang ditandatangani adalah payung hukum untuk perjanjian-perjanjian kerjasama lebih lanjut.

"Kami ingin kehadiran BSI bisa dirasakan dan dimanfaatkan masyarakat Minang yang tentu arahnya adalah pada ekonomi syariah," ujarnya.

Dengan demikian diharapkan semua OPD, pegawai dan organisasi islam lain di Sumbar bisa menggunakan dan memanfaatkan fitur-fitur yang disediakan BSI.

"Secara fitur, antara syariah dan non syariah sebenarnya sama. Yang membedakan hanyalah akadnya. Bahkan kadang benefit di bank syariah lebih bagus dari bank konvensional," ujarnya.

Ia mengatakan kesepahaman yang ditandatangani itu dibungkus secara general atau umum, salah satu yang ada di dalamnya adalah tentang waqaf.

"Kita punya aplikasi jadiberkah.id. Orang Minang yang dirantau bisa berwaqaf menggunakan aplikasi ini. Bahkan nasabah kami yang jumlahnya mencapai 15 juta juga bisa berwaqaf dengan lebih mudah," katanya.