Survei 100 Hari: Prabowo Lebih Unggul Dibanding Jokowi

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki 100 hari pertama dengan catatan yang memuaskan. Survei Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik mencapai 80,9%, angka yang melampaui capaian 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode pertamanya.

Namun, di tengah tingginya kepuasan publik, sejumlah tantangan tetap menjadi sorotan. Survei ini dilakukan dengan metode wawancara langsung terhadap 1.000 responden yang tersebar di 38 provinsi. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95% dengan margin of error ±3,10%.

Hail survei tersebut menunjukan, kepuasan tertinggi tercatat di bidang politik dan keamanan dengan angka 85,8%. Hal ini tak lepas dari situasi politik yang stabil dan minimnya polarisasi pasca-Pilpres 2024. “Ini kalau kita lihat per bindang, jadi di politik keamanan paling tinggi ya,” terang Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto dikutip Kamis, 23 Januari 2024.

Bidang kesejahteraan sosial juga mencatat kepuasan yang tinggi (83,7%), disusul bidang ekonomi (74,5%) dan hukum (72,1%). Khusus untuk bidang hukum, peningkatan signifikan terlihat dibandingkan era Presiden Jokowi, di mana kepuasan di bidang ini hanya mencapai 57,4%.

Tingkat kepuasan publik pada 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran (80,9%) melampaui capaian 100 hari Presiden Jokowi pada 2015 (65,1%) dan bahkan di akhir periode kedua Jokowi pada akhir tahun 2024 (75,6%). Data ini menunjukkan awal yang kuat bagi pemerintahan baru. "Pak Jokowi 65, sementara Pak Prabowo langsung 80,” jelas Kristanto. 

• Daftar Perusahaan Penikmat HGBT: 4 Masuk dan 12 Keluar
• Kemenperin Hitung Nilai Investasi Pabrik di Batam Tak Sampai US$1 Miliar
• Saham JPFA Gabung LQ45 Lagi, Efek Makan Bergizi Gratis?

Didukung Program Populis dan Stabilitas Politik

Program-program populis yang diluncurkan sejak awal pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, seperti Makan Bergizi Gratis dan tes kesehatan gratis, menjadi salah satu motor penggerak utama tingginya tingkat kepuasan publik. 

Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah baru. Selain itu, stabilitas politik yang terjaga pasca Pilpres 2024, yang tidak menimbulkan polarisasi tajam seperti pemilu sebelumnya, turut menciptakan atmosfer kondusif. 

Transisi kekuasaan yang mulus dengan melanjutkan berbagai program unggulan dari era Presiden Jokowi juga memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Menariknya, survei menunjukkan pola distribusi kepuasan yang berbeda berdasarkan tingkat pendidikan dan kelas sosial. Responden dengan tingkat pendidikan rendah mencatat tingkat kepuasan tertinggi, mencapai 85,7%, dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan tinggi, yang hanya mencapai 70%. 

Sementara itu, kelas sosial bawah menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi, sebesar 84,7%, berbanding 67,9% di kelas atas. Pola ini menunjukkan bahwa program-program populis lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan akses sumber daya yang terbatas, mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam menjangkau kelompok rentan.

• Daftar Perusahaan Penikmat HGBT: 4 Masuk dan 12 Keluar
• Kemenperin Hitung Nilai Investasi Pabrik di Batam Tak Sampai US$1 Miliar
• Saham JPFA Gabung LQ45 Lagi, Efek Makan Bergizi Gratis?

Tantangan Pemerintahan Prabowo-Gibran

Namun, di tengah tingginya kepuasan publik, beberapa isu tetap menjadi tantangan yang harus diatasi pemerintahan baru ini. Salah satunya adalah kritik terhadap kinerja beberapa menteri, seperti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Satryo Brodjonegoro. 

Satryo mendapat sorotan publik akibat aksi protes ratusan ASN Ditjen Dikti yang menuduhnya arogan dalam kepemimpinan. Tuduhan "main tampar" dan "main pecat" yang viral di media sosial sempat mencoreng citra kementerian, meskipun telah diselesaikan melalui dialog dengan para pegawai.

Kritik serupa juga diarahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Wahyu Sakti Trenggono. Keputusan kontroversialnya terkait pagar bambu di laut utara Tangerang menuai kritik luas. 

Pagar tersebut dinilai mengganggu aktivitas masyarakat pesisir, namun alih-alih mengambil langkah tegas, Wahyu justru meminta TNI AL menghentikan pencabutan pagar itu. Langkah ini memicu reaksi negatif dari berbagai pihak yang mendesaknya untuk segera menyelesaikan persoalan ini demi kepentingan masyarakat luas.

Meskipun demikian, tantangan-tantangan ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menunjukkan komitmen dalam menangani isu-isu krusial dan membangun kepercayaan publik yang lebih kokoh.

Meski mencatat awal yang memuaskan, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat menyelesaikan berbagai isu yang muncul, terutama terkait koordinasi di tingkat kementerian. 

Stabilitas politik dan sosial yang telah dicapai diharapkan menjadi modal kuat untuk terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.