Tahun Pemilu, Jokowi Gelontor Rp493,5 Triliun untuk Warga Miskin

JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalokasikan dana Rp493,5 triliun untuk menekan angka kemiskinan di APBN 2024. Dana itu nantinya digunakan untuk bantuan atau perlindungan sosial serta pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2024 di Jakarta, Rabu 16 Agustus 2023. “Pembangunan SDM jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan Rp493,5 triliun,” ujar Jokowi. 

Preisiden mengatakan alokasi dana pada tahun pemilu tersebut diharapkan tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat. Oleh karena itu Jokowi turut mendorong reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat. “Subsidi tepat sasaran, berbasis target penerima manfaat, serta perbaikan basis data penerima,” urainya. 

• Industri Mobil Jepang Tertolong Melemahnya Yen
• BRI Sambut Baik Rencana OJK Soal Peningkatan Mutu Digital Bank
• Serupa Tapi Tak Sama, Ini Dia Beda Thread VS Twitter

Menurut Jokowi, upaya itu dapat dilakukan melalui penguatan data registrasi sosial ekonomi serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Lebih lanjut, Presiden mengalokasikan anggaran infrastruktur senilai Rp422,7 triliun di APBN 2024. “Ini untuk mendorong produktivitas, mobilitas dan konektivitas, serta pemerataan yang berkeadilan,” ujar mantan Wali Kota Solo itu. 

Jokowi mengatakan duit ratusan triliun tersebut didorong untuk memperkuat penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, hingga peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder, dan tersier.

Dana, imbuhnya, juga diperuntukkan untuk penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan, serta pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi. Jokowi menyebut dana juga akan dialokasikan untuk proyek strategis seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. 

Ketahanan Pangan

Menurut Jokowi, pemerintah terus mendorong pengembangan skema kerja sama dengan badan usaha yang lebih masif, kreatif dan berkelanjutan. “Akselerasi pembangunan infrastruktur ditempuh dengan bauran skema pendanaan. Hal ini melalui sinergitas pembiayaan investasi dan belanja kementerian/lembaga serta meningkatkan peran swasta,” ujarnya.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan ada alokasi dana sekitar Rp108,8 triliun untuk transformasi ekonomi di bidang ketahanan pangan. Dana tersebut diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan, akses, stabilisasi harga pangan, dan peningkatan produksi pangan domestik.

Jokowi menambahkan anggaran jjuga diprioritaskan untuk penguatan kelembagaan petani, dukungan pembiayaan serta perlindungan usaha tani, percepatan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pangan. “Tak lupa untuk pengembangan kawasan food estate serta penguatan cadangan pangan nasional,” ujarnya.