Taiwan Tuding China Lakukan Tekanan Ekonomi Sebelum Pemilihan

JAKARTA - Taiwan menuduh China melakukan tekanan ekonom setelah Beijing mengumumkan berakhirnya pemotongan tarif atas beberapa impor bahan kimia dari pulau itu. Hal ini lantaran Taipei dituding melanggar perjanjian perdagangan, tepat sebelum pemilihan Taiwan bulan depan.

Pemilihan presiden dan parlemen Taiwan berlangsung pada 13 Januari 2023. China, yang memandang pulau itu sebagai wilayahnya sendiri, berusaha memaksa Taiwan untuk menerima klaim kedaulatan China.

Pemerintah Taiwan dan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa telah berulang kali mengatakan China mencoba ikut campur dalam pemungutan suara, baik dengan cara militer atau melibatkan politisi Taiwan. Hal itu untuk memastikan hasil yang menguntungkan bagi Beijing.

• Perubahan Strategi Pedagang China dan Dampaknya pada Tren Deflasi
• Nemuru Hotels, Penginapan Baru di Ciputat yang Tawarkan Layanan Ala Jepang
• PTPP Buka Suara Terkait Rencana Merger di Tengah Saham WIKA Digembok

Kementerian Keuangan China mengatakan mulai 1 Januari, pemotongan tarif akan ditangguhkan untuk 12 produk, termasuk akrilik dan p-xylene, dengan alasan larangan dan pembatasan diskriminatif yang diberlakukan Taiwan terhadap ekspor China yang melanggar kesepakatan perdagangan tahun 2010.

“Diharapkan Taiwan akan mengambil langkah-langkah efektif untuk mencabut pembatasan perdagangan di daratan,” kata pernyataan itu. China pekan lalu mengatakan telah menetapkan Taiwan telah memasang hambatan perdagangan yang bertentangan dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan kesepakatan perdagangan 2010.

Kantor Negosiasi Perdagangan Taiwan, dalam sebuah pernyataan setelah rapat Kabinet mingguan pada hari Kamis, mengatakan China melakukan tekanan ekonomi khas dan harus menghentikan manipulasi politik sepihak dan mengadakan pembicaraan di bawah Organisasi Perdagangan Dunia, yang keduanya adalah anggota.

Proses investigasi China tidak adil, tidak jelas, dan tidak sejalan dengan norma internasional, katanya. “Pemerintah kami sengaja dilewati selama proses penyelidikan, menunjukkan bahwa tujuan politik (penyelidikan) lebih besar daripada tujuan ekonomi mereka.”

“Namun, dampak dari pemotongan tarif yang ditangguhkan di Taiwan harus dapat dikelola dan dikendalikan,” ungkapnya, dikutip dari CNA, Kamis 21 Desember 2023. Menteri Dewan Pembangunan Nasional, Kung Ming-hsin, menyatakan langkah tarif ini juga tidak akan mempengaruhi prospek ekonomi Taiwan.

“Kami tidak akan mengubah perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun depan karena hal ini. Itu masih akan melebihi 3%,” kata Kung. Kantor Urusan Taiwan China menyalahkan pemerintah Taiwan, dengan mengatakan kepatuhan keras kepala Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa terhadap kemerdekaan Taiwan telah mempersulit penyelesaian masalah dengan baik.

• Polisi Ancam Jemput Paksa Firli Bila Terus Mangkir Pemeriksaan
• Cara Menggunakan Grok, Aplikasi Saingan ChatGPT Milik Elon Musk
• Modernisasi Jaringan Broadband, Varnion Gunakan Nokia Altiplano Access Controller

China membenci DPP dan calon presidennya, Wakil Presiden saat ini Lai Ching-te, yang memimpin dalam pemungutan suara, percaya bahwa mereka adalah separatis. Lai mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat memutuskan masa depan mereka dan telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan China tetapi ditolak.