Tak Relevan, GIMNI Minta DMO untuk Minyak Goreng Dicabut

JAKARTA - Pengusaha masih terus menyuarakan agar Domestic Market Obligation (DMO), atau kewajiban pasok dalam negeri untuk minyak sawit mentah (CPO) dicabut.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) Sahat Sinaga mengatakan, kebijakan DMO hanya cocok diterapkan untuk komoditas batu bara, bukan CPO. Maka ia mendesak agar aturan ini dikaji lagi untuk segera dihapus.

"Kalau kami dari asosiasi tidak setuju dengan DMO, kenapa? Karena kompleks, beda dengan batubara. Batu bara DMO memang bisa tepat karena pemain lokal cuma satu, PLN jadi gampang di trace. Kalau sawit pemainnya 100 gitu gimana DMO bisa," katanya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jumat 11 November 2022.

• Tetap Eksis Tanpa Bikin Tabungan Tipis, Ini Cara Mengelola Keuangan untuk Ekstrovert
• Harga Emas Tertekan Suku Bunga The Fed, Bumi Resources Minerals (BRMS) Genjot Produksi
• Indonesia Serius Pensiunkan PLTU, Ini Bukti dari Sri Mulyani

Sahat menambahkan bahwa, adanya kebijakan DMO untuk pengusaha sawit merupakan diskriminasi, karena hanya pemain-pemain besar yang menikmati keuntungan dari DMO, tidak untuk pengusaha kecil. Ia menyarankan pemerintah menggantinya dengan insentif yang diambil dari pajak ekspor.

Sahat mencontohkan skema pengambilan dana erasal dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) itu lebih mudah. Selain itu distribusi sawit menurut Shat lebih baik di pegang oleh pemerintah bukan swasta.

Sebelumnya Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berkata akan mengganti kebijakan DMO, saat ia menjabat baru 10 hari sebagai Menteri Perdagangan. Namun realisasinya belum juga dilakukan

"Sekarang persoalannya siapa yang berkepentingan di DMO. Tapi secara prakteknya DMO sawit itu lebih complicated karena pemainnya banyak. Dan tidak cocok untuk jenis minyak goreng itu cocok untuk batubara karena pemain lokal hanya satu jadi gampang dikontrol," tandas Sahat.