Taliban Perintahkan Tutup Seluruh Salon di Afghanistan
- Setelah terakhir dilarang pada 2001 sebelum Taliban digulingkan Amerika Serikat, kini salon kecantikan wanita resmi diperintahkan ditutup.
Dunia
KABUL- Taliban kembali melarang operasional salon kecantikan di wilayah Afghanistan. Hal ini kembali diberlakukan oleh Taliban setelah peraturan tersebut dicabut pada 2001.
Mengutip Reuters Rabu, 5 Juli 2023, Taliban memerintahkan masyarakat untuk menutup salon kecantikan wanita. Untuk menghentikan seluruh operasional, Taliban lewat pernyataan dari Kementerian Moralitas memberi waktu sebulan untuk menutup salon kecantikan.
Mengacu pada pemberitahuan kementerian, juru bicara Kementerian Pencegahan Kejahatan dan Penyebaran Kebajikan, Mohammad Sadiq Akif, menyebutkan bahwa kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan pembatasan akses ke tempat umum untuk perempuan yang terbaru.
Sekadar informasi, pembatasan terhadap aktivitas masyarakat khususnya kaum perempuan semakin meningkat setelah Taliban berhasil berkuasa dengan memukul mundur pasukan Amerika Serikat pada 2021 lalu. Sejak mundurnya tentara AS, PBB dan sejumlah pemimpin dunia telah mengutuk pembatasan yang dilakuan. Meski begitu, Pemerintah Afghanistan di bawah kekuasaan Taliban tetap bergeming.
Batasi Akses Kaum Perempuan
Sejak menguasai Afghanistan, Taliban juga telah mengurangi akses perempuan ke tempat umum seperti menutup sekolah perempuan, melarang perempuan masuk universitas, dan menghentikan banyak staf perempuan. Taliban bahkan melarang perempuan untuk pergi ke tempat umum seperti gym dan taman kota.
Sebagaimana diketahui, setelah Taliban berkuasa pada 2021 lalu, para pemilik salon sebenarnya telah memberikan batasan agar wanita tidak terlihat secara terbuka. Untuk melindungi para wanita, para pemilik salon biasanya membuat salon mereka memiliki jendela yang tertutup agar pelanggan tidak dapat dilihat dari luar.
Perlu dicatat, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Taliban terkait pembatasan pada perempuan ini berdampak pada terhambatnya pengakuan pemerintahan barat dan organisasi internasional untuk mengakui pemerintahan Taliban. Namun di sisi lain, pihak Taliban sendiri menyebutkan kebijakan ini tidak serta merta berarti membatasi hak kaum perempuan. Mereka menyebutkan bahwa mereka menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan interpretasi hukum islam dan norma yang berlaku di Afghanistan.