Tapera Masih Perlu Genjot Realisasi FLPP Rp4,5 Triliun pada 2024

JAKARTA—Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tengah menjadi sorotan menyusul adanya regulasi yang mewajibkan pemotongan gaji pekerja untuk Tapera. Potongan tersebut untuk penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat yang belum memiliki rumah. 

Untuk mewujudkan hal tersebut, BP Tapera memiliki layanan seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Layanan tersebut dapat diakses untuk pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Tahun ini, BP Tapera menargetkan kucuran FLPP senilai Rp13,73 triliun dengan jumlah hunian sebanyak 166.000 unit. Hingga pertengahan Mei 2024, BP Tapera tercatat telah merealisasikan FLPP senilai Rp9,22 triliun dengan 75.947 unit hunian.

Artinya, BP Tapera masih perlu menggeber pencairan dana sekitar Rp4,5 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target. Jika dibandingkan tahun lalu, target penyaluran FLPP tahun 2024 cenderung menurun. 

Pada 2023, BP Tapera mampu menyalurkan dana senilai Rp26,32 triliun dengan jumlah hunian sebanyak 229.000 unit. Jumlah itu terdiri dari 228.914 unit rumah tapak senilai Rp26,31 triliun dan 86 unit rumah susun senilai Rp11,94 miliar.

Baca Juga: Gaji Pekerja Dipotong, Apa Itu Tapera?

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, optimistis PP Nomor 21 Tahun 2024 yang baru saja digedok Presiden Joko Widodo dapat meningkatkan efektivitas Tapera dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. 

Sebagai informasi, PP 21/2024 mengatur besaran simpanan sebesar 3% dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan penghasilan untuk peserta pekerja mandiri. Sementara besaran simpanan peserta pekerja yang ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.

Heru menerangkan dana tersebut hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan atau dikembalikan pokok simpanan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. 

“Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,"ujar Heru dalam keterangan resmi, dikutip Selasa, 28 Mei 2024. 

Kepesertaan Tapera sendiri berakhir apabila pekerja telah pensiun, telah mencapai usia 58 tahun bagi pekerja mandiri, peserta meninggal dunia atau peserta tak lagi memenuhi kriteria karena tidak memiliki gaji atau penghasilan selama lima tahun beruntun (termasuk karena cacat total tetap atau PHK). 

Didominasi Pekerja Swasta

Sementara itu, penyaluran FLPP sementara tahun ini (hingga 17 Mei 2024) paling banyak dinikmati oleh pekerja swasta (77,85%). Selanjutnya wiraswasta sebesar wiraswasta 12,19%, PNS 3,78%, TNI/Polri 2%, dan lainnya 4,17%. 

Adapun BP Tapera menyalurkan FLPP lewat 35 bank sesuai alokasi yang berbeda-beda. Realisasi yang disalurkan BTN menjadi yang terbesar sekitar 51,7% dari alokasi milik BTN, dilanjutkan unit usaha syariahnya yaitu BTN Syariah sekitar 19,45% dari alokasi milik BTN Syariah.

Selanjutnya, BRI merealisasikan penyaluran KPR sekitar 7,45%, BNI di 6,06%, BJB di 3,13%, Bank Mandiri di 2,87%, BJB Syariah di 1,6% dan Bank Sumselbabel di 1,53%. Di sisi lain, realisasi FLPP sejumlah bank masih ada yang berada di bawah 1%. Setidaknya ada 27 bank yang memiliki realisasi di bawah 1% hingga pertengahan Mei 2024.